Sri Mulyani tegaskan kenaikan pajak 900 komoditas impor tak ganggu investasi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan aturan tersebut tidak akan menghambat atau mengganggu iklim investasi di Indonesia. Selain itu, dengan diterapkannya kebijakan tersebut diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan industri dalam negeri.
Pemerintah akan kendalikan impor barang konsumsi dengan mengevaluasi tarif Pajak Penghasilan (PPh) impor 900 komoditas. Ini sebagai langkah tegas untuk kendalikan defisit transaksi berjalan pada kuartal II 2018 yang sudah capai tiga persen dari produk domestik bruto (PDB).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan aturan tersebut tidak akan menghambat atau mengganggu iklim investasi di Indonesia.
-
Di mana Sri Mulyani dilahirkan? Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962.
-
Siapa Ipda Febryanti Mulyadi? Nama Ipda Febryanti Mulyadi sedang menjadi sorotan publik, setelah kehadirannya viral lewat sejumlah video di TikTok yang tayang ribuan kali. Wanita berhijab ini, salah satu polwan termuda lulusan Akademi Kepolisian (Akpol), telah menorehkan prestasi gemilang sebagai Kepala Unit Kejahatan & Tindak Kekerasan (Kanit Jatanras) di Polres Klaten.
-
Apa yang Sri Mulyani tunjukkan kepada cucunya? Sri Mulyani juga memperlihatkan pekerjaannya kepada cucu yang lebih besar.
-
Siapa Mutiara Baswedan? Mutiara Annisa Baswedan lahir pada 3 Juni 1997. Kini, gadis kecil dalam foto di atas pun sudah tumbuh dewasa. Menjadi anak pertama dan perempuan satu-satunya, Mutiara juga sangat dekat dengan sang ayah.
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani setelah bertemu dengan Jokowi? Namun, Sri Mulyani enggan bicara banyak setelah rapat bersama Jokowi. Dia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media. Sembari menjawab singkat, ia cuma menunjukkan gestur minta maaf dengan tangannya.
"Prinsip yang paling utama, mereka tidak mempengaruhi investasi, maupun ekspor, dan juga yang sudah diproduksi di dalam negeri, sehingga pengaruhnya terhadap masyarakat kecil atau bahkan positif," kata Menkeu Sri Mulyani di kantornya, Senin (27/8).
Selain itu, dia juga menyatakan dengan diterapkannya kebijakan tersebut diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan industri dalam negeri. "Kita berharap industri-industri dalam negeri dapat menggunakan kesempatan ini secara sebaik-baiknya," ujarnya.
Dia juga mengungkapkan pemerintah telah melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memetakan industri apa saja yang bisa berkembang dan apa yang mereka butuhkan.
"Kita melihat industri-industri ini handycup-nya apa sih? Bisa memproduksi kalau dsri sisi akses permodalan dan berbagai hal yang mereka perlu untuk didorong sehingga mereka bisa produksi di dalam negeri."
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, saat ini sudah ada sekitar ratusan barang komoditas impor yang akan ditinjau kembali terhadap pengenaan PPh tersebut. Adapun pengenaan tarif berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 132/2015 dan PMK 34/2017 dikenakan sebesar 2,5 hingga 7,5 persen
"Ada sekitar 900 komoditas impor yang kita sekarang sedang review dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian," kata Sri Mulyani saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,Jakarta, Jumat (24/8).
Melalui Penerbitan Impor Berisiko Tinggi (PIBT) yang dikeluarkan Bea Cukai diharapkan menjadi peta yang jelas pada barang-barang impor. Sehingga pemerintah dapat dengan mudah mengevaluasi seluruh barang konsumsi yang terkena PPh impor.
"Untuk barang barang import yg sudah diproduksi dalam negeri terutama oleh umkm maka kita akan melakukan langkah yang sangat tegas untuk mengendalikan barang konsumsi tersebut," tandasnya.
Baca juga:
Mendag Enggar: Tahun 2014 kita impor 2,5 juta ton beras, sekarang 2 juta ton
Lewat JISTE, Indonesia genjot ekspor perikanan ke Jepang
Pemerintah kaji kenaikan pajak 900 komoditas impor
Pemerintah bantu 153 kelompok UKM urus sertifikat legalitas kayu di 2019
Tingkatkan ekspor, pemerintah permudah sertifikasi kayu bagi IKM