Sri Mulyani ungkap titik lemah pemerintah kumpulkan penerimaan pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan salah satu indikasi titik lemah pemerintah dalam mengumpulkan pajak dari APBN dan APBD adalah peranan bendahara negara. Sebab, lanjutnya, masih banyak bendahara yang belum paham mengenai perannya, belum memahami aturan-aturan yang berlaku.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan salah satu indikasi titik lemah pemerintah dalam mengumpulkan pajak dari APBN dan APBD adalah peranan bendahara negara. Sebab, lanjutnya, masih banyak bendahara yang belum paham mengenai perannya, belum memahami aturan-aturan yang berlaku, bahkan tidak memahami transaksi keuangan dalam melakukan pemotongan pajak.
Dengan demikian, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawasi penerimaan negara sangat dibutuhkan. Dia berharap, dengan adanya rapat kerja nasional bisa menciptakan mekanisme dan sistem untuk mengoptimalisasikan penerimaan negara.
"Karena kalau kemampuan mengumpulkan pajak itu meningkat, maka uang itu akan kembali lagi dalam bentuk manfaat untuk masyarakat dan aparat negara itu sendiri," ujar Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Selasa (12/9).
Pemerintah telah mematok pendapatan negara dalam APBN-P 2017 sebesar Rp 1.732,95 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.472,7 triliun dan PNBP sebesar Rp 260,24 triliun. Selain itu, Belanja Negara dalam APBN-P 2017 ditetapkan sebesar Rp 2.133,29 triliun, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.366,95 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 776,33 triliun.
Sri Mulyani menilai dari postur APBN tersebut, pemerintah bisa mendapatkan penerimaan yang lebih besar dari yang sudah ditentukan. Sebab, pemerintah sudah bisa menghitung besaran pengeluaran dan besaran pendapatan yang bisa didapatkan kembali oleh negara.
"Saya sudah menyampaikan pada jajaran saya, kalau saya lihat postur APBN saya, mestinya saya bisa mendapatkan penerimaan yang lebih dari itu. Dan inilah tantangan yang terus saya sampaikan kepada jajaran Kemenkeu," pungkasnya.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani setelah bertemu dengan Jokowi? Namun, Sri Mulyani enggan bicara banyak setelah rapat bersama Jokowi. Dia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media. Sembari menjawab singkat, ia cuma menunjukkan gestur minta maaf dengan tangannya.
Baca juga:
Pesan penting Sri Mulyani jaga pertumbuhan ekonomi RI tetap stabil
Cara unik LTC Glodok manjakan konsumen, termasuk transportasi antar belanjaan gratis
Sri Mulyani: Indonesia perlu perbaiki tata kelola jaminan sosial nasional
Per hari ini, Rp 162 triliun biaya pembangunan Indonesia berasal dari pasar modal
Kemajuan keuangan syariah butuh dukungan akademisi dan pemerintah
Kemenkeu gandeng Kemendagri tingkatkan pengawasan penerimaan negara