Staf Khusus Wapres JK: Pemerintah Mampu Jaga Inflasi di Level 3 Persen Selama 3 Tahun
Wijayanto menyebut, sejak 2015 inflasi terjaga di kisaran 3,4 persen. Kemudian pada 2016 mengalami penurunan yakni 3,0 persen. Sementara, di 2017 inflasi kembali mengalami kenaikan di 3,6 persen, dan turun kembali di 2018 sebesar 3,1 persen.
Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan, Wijayanto Samirin menyebut bahwa kinerja pemerintah Jokowi-JK dalam mengendalikan laju inflasi selama ini cukup baik. Hal ini terlihat sejak 2015 hingga 2018, di mana inflasi terjaga dikisaran tiga persen.
"Mana ada (pemerintahan) selama 3 tahun (mampu menjaga) di level tiga persen," kata Wijayanto di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (30/1).
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Kapan inflasi terjadi? Inflasi terjadi ketika harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan yang terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu hingga mengurangi daya beli uang.
-
Apa itu inflasi? Sekadar informasi, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa, yang berdampak pada biaya hidup.
-
Kenapa Jusuf Kalla menilai pembelian alutsista bekas dengan harga Rp1 Triliun tidak layak? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Apa yang dikritik oleh Jusuf Kalla terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
Wijayanto menyebut, sejak 2015 inflasi terjaga di kisaran 3,4 persen. Kemudian pada 2016 mengalami penurunan yakni 3,0 persen. Sementara, di 2017 inflasi kembali mengalami kenaikan di 3,6 persen, dan turun kembali di 2018 sebesar 3,1 persen.
Sementara, kata dia, apabila dibandingkan pemerintahan sebelumnya, rata-rata inflasi berada di atas 3 persen. Meskipun ada beberapa periode yang berada dikisaran 3 persen. Misalnya saja yang terjadi pada Pemerintahan SBY, pada 2009 infasi berada di 2,8 persen, kemudian 2011 itu 3,8 persen selebihnya di atas dari tiga persen.
Wijayanto menambahkan, sebetulnya cukup mudah dalam menekan inflasi. Salah satunya dengan pembangunan infrastruktur yang merata seperti yang kini menjadi fokus pemerintah saat ini.
"Jujur mengendalikan inflasi mudah dengan infrastruktur bagus, maka distribusi barang mudah. Sekarang lancar dampak tol jawa bagi pendelaian inflasi luar biasa," katanya.
Seperti diketahui, Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), telah menyepakati tiga langkah strategis untuk menjaga agar inflasi IHK tetap berada dalam kisaran sasaran 3,51 persen pada tahun 2019. Pertama, menjaga inflasi dalam kisaran sasaran terutama ditopang pengendalian inflasi volatile food maksimal di kisaran 4-5 persen.
Strategi ini dilakukan melalui empat kebijakan utama terkait Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Sesuai dengan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional 2019-2021, kebijakan ditempuh dengan memberikan prioritas kepada Ketersediaan Pasokan dan Kelancaran Distribusi, yang didukung oleh ekosistem yang lebih kondusif serta ketersediaan data yang akurat.
"Kedua, memperkuat pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional 2019-2021 dengan menempuh pula pelaksanaan Peta Jalan Pengendalian Inflasi di tingkat Provinsi," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Agusman Bank Indonesia (BI).
Ketiga, memperkuat koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan Rakornas Pengendalian Inflasi dengan tema Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif.
Baca juga:
Pemerintah Bakal Kaji Batas Atas Pengenaan Tarif Bagasi Pesawat
Pemerintah dan BI Siapkan 3 Strategi Jaga Inflasi di 2019
Bank Indonesia Prediksi Inflasi Januari 2019 0,48 Persen
5 Dampak Mahalnya Harga Tiket Pesawat, Termasuk Jumlah Penumpang Turun 3.000/Hari
Menko Darmin: Mahalnya Harga Tiket Pesawat Beri Pengaruh Pada Inflasi
Bank Indonesia Yakin Inflasi 2019 Di Bawah Target 3,5 Persen, ini Alasannya