Strategi BTN Ajak Pengembang Sukseskan Program Satu Juta Rumah
Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma'ruf Amin dalam sambutannya menilai pembangunan perumahan tidak hanya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga kualitas hidup masyarakat.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN bersama Perkumpulan Masyarakat Profesional Nahdliyin (Nusantara Utama Cita/NU Circle) dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) mendukung Himpunan Pengembang Nusantara (HIPNU) mempercepat pencapaian target program Satu Juta Rumah Pemerintah khususnya dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan berbasis komunitas. HIPNU merupakan komunitas Nahdliyin yang terbentuk dari program BTN Santri Developer yang diadakan BTN sebelumnya.
Pada peresmian pembukaan Sarasehan dan Seminar HIPNU bertajuk Mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia – Sektor Perumahan Rakyat, Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma'ruf Amin dalam sambutannya menilai pembangunan perumahan tidak hanya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga kualitas hidup masyarakat. Ini karena melibatkan merupakan satu kluster yang melibatkan 150 jenis usaha dan industri dan menyerap tenaga kerja yang besar. Oleh karena itu pembangunan perumahan harus didukung, sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
-
Kapan BNI meluncurkan hibank? Silvano melanjutkan, perseroan meluncurkan hibank sebagai solusi untuk menggarap sektor UMKM yang lebih dinamis.
-
Di mana Pertamina Patra Niaga akan memindahkan fasilitas penerimaan BBM dan Avtur? Adapun dalam kerjasama ini, Pelindo sebagai pengembang kawasan Benoa akan menyediakan lahan, alur pelayaran, fasilitas dermaga, fasilitas oil transfer equipment, fasilitas HSSE, serta Lindung Lingkungan Perairan untuk digunakan Pertamina Patra Niaga dalam kegiatan penerimaan BBM dan Avtur melalui dermaga di Benoa Utara.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Siapa yang menjamin simpanan nasabah di bank? LPS hanya akan menjamin simpanan nasabah sampai jumlah Rp2 miliar.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Mengapa BNI meluncurkan hibank? Silvano menyebutkan, potensi UMKM di Indonesia sangat besar. “UMKM ini bersifat informal, akses pembiayaan masih sangat terbatas, perbankan perlu hadir, itulah sebabnya kita perlu tahu bahwa digital adalah kuncinya. Dan oleh sebab itulah kami memiliki hibank,” ujar Silvano dalam acara ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) 2023 dengan tema Inclusive Digital Transformation, di Jakarta, Rabu (6/9).
"Sehingga diperlukan ada upaya percepatan dalam mewujudkan perumahan yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Saat ini pemerintah mengkaji lebih lanjut skema subsidi dan intervensi sisa anggaran Subsidi Selisih Bungan dan Subsidi Bantuan Uang Muka, penggunaan tanah negara untuk perumahan rakyat, pemanfaatan Tapera, serta reformasi perumnas," kata Ma’ruf Amin dikutip di Jakarta, Selasa (24/11).
Adapun Seminar dan Sarasehan Nasional HIPNU 2020 diselenggarakan sebagai community response dan tanggung jawab sosial atas permasalahan yang terjadi dalam pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat.
"HIPNU diharapkan menjadi wadah berkumpulnya para pengembang perumahan Nahdliyin untuk membangun kerjasama, transfer knowledge dan sharing session seputar industri properti nasional," kata Direktur Utama Bank BTN, Pahala Nugraha Mansury dalam sambutannya di acara Sarasehan Nasional HIPNU di Jakarta, akhir pekan lalu.
Menurut Pahala, ada sejumlah masalah di industri properti yang membutuhkan dukungan seluruh stakeholder. Masalah ini di antaranya (keterjangkauan) yakni adanya keterbatasan daya beli masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR), masih kurangnya pemenuhan terhadap standar keandalan bangunan dan keserasian dengan lingkungan, Perumahan dan permukiman semakin jauh dari pusat kota tanpa dukungan jaringan infrastruktur dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang (urban sprawl), dan banyak hunian yang kurang layak.
Bank BTN sendiri dalam Program Sejuta Rumah untuk Rakyat sampai dengan 31 Oktober 2020 berkontribusi dalam merealisasikan KPR untuk: 107.762 unit untuk KPR dan memberikan dukungan kredit kontruksi terhadap 311.138 unit rumah.
Bank BTN, kata Pahala juga turut ambil bagian dalam mendukung pertumbuhan sektor properti baik dari sisi supply and demand melalui produk dan jasa layanan perbankan Bank BTN.
Dari sisi supply, BTN membuka Housing Finance Center (HFC) untuk merintis para kontraktor yang siap terjun di dunia properti, termasuk dengan menggelar Santri Developer dengan NU Circle dan IAEI.
"Kami berencana mengembangkan kembali program Santri Developer pada tahun 2021 dengan menyelenggarakan di pesantren-pesantren binaan NU guna memberi pembekalan kepada kalangan santri dan alumni pesantren mengenai dunia pengembang perumahan di Indonesia," kata Pahala.
Rekomendasi Kebijakan
Sebagai informasi, program BTN Santri Developer telah sukses dilaksanakan secara online pada tanggal 11-16 Mei 2020 yang telah menjaring peserta eligible sebanyak 1.161 peserta dengan output yang dihasilkan skill dasar ilmu menjadi developer properti pemula dengan materi, seperti Kebijakan Perumahan di Indonesia, Kewirausahaan dalam Perspektif Teologi Islam, Aspek Ekonomi dan Kebijakan di Sektor Properti, Pengantar Menjadi Developer, serta Manajemen Proyek Perumahan.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Perkumpulan Masyarakat Profesional Nahdlatul Ulama (NU-Circle), Gatot Prio Utomo menyampaikan rekomendasi langkah dan kebijakan dari NU circle untuk menjawab permasalahan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Rekomendasi tersebut antara lain, adalah melibatkan partisipasi masyarakat terutama kelompok masyarakat yang memiliki akar budaya yang kuat.
Dalam hal ini Nahdliyin yang memiliki akses pada lahan cukup dapat berkolaborasi dengan pengembang dengan akar Nahdliyin untuk penyediaan lahan perumahan. Rekomendasi lainnya adalah memastikan alokasi dana subsidi perumahan bagi MBR, simplifikasi prosedur perijinan pembangunan perumahan.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)