Strategi Maruarar Sirait Bangun 3 Juta Rumah Tiap Tahun di Tengah Keterbatasan Lahan
Ara akan membicarakan lebih lanjut dan mendengar masukan dari semua pihak.
Presiden Prabowo Subianto menunjuk Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) periode 2024-2029. Ara, panggilan akrabnya mengaku siap untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah per tahun seperti yang dijanjikan Prabowo.
Ara akan membicarakan lebih lanjut dan mendengar masukan dari semua pihak seperti dari akademisi, pengamat perumahan. Termasuk para pelaku dan juga calon konsumen untuk pelaksanaan teknis pembangunan rumah.
- Bangun Tiga Juta Rumah Setahun, Maruarar Sirait: Tanahnya Disediakan Negara, Swasta Bisa Bantu Bangun dari Dana CSR
- Strategi Menteri Perumahan Maruarar Sirait Bangun 3 Juta Rumah Per Tahun
- Strategi Pemprov Jabar Tarik Maskapai Buka Rute Baru di Bandara Kertajati
- Rumah Tua di Kulon Progo Ini Pernah Jadi Markas TB Simatupang, Begini Kisahnya
Selain itu, Ara juga akan mempelajari secara detil terkait hal-hal apa saja terkait program perumahan yang sudah dilaksanakan selama ini.
"Kami akan mendengar masukan dari berbagai pihak sehingga secara sistematis tahu apa yang dilakukan sehingga komprehensif," ujar Menteri Ara usai mengikuti Pelantikan sebagai Menteri PKP di Jakarta, Senin (21/10).
Ara juga berupaya untuk mengutamakan rumah bagi prajurit TNI. Ara juga akan berusaha untuk membangun rumah layak huni di desa dan kota.
Sementara untuk masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan. Perumahan akan dibangun dengan konsep vertikal untuk mengatasi keterbatasan lahan.
"Bagaimanapun pembangunan rumah di kota juga sangat penting. Kalau bisa yang kerja di kota rumahnya kita bangun high rise atau hunian ke atas sehingga mereka tidak perlu jauh ke tempat kerja," bebernya.
Kerjasama dengan Swasta
Guna mendorong efisiensi pemanfaatan dana APBN yang terbatas, Menteri Ara berupaya mencari solusi lainnya agar program target 3 juta rumah per tahun terwujud.
Seperti membuka ruang dari pihak swasta untuk berpartisipasi melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan melalui program perumahan.
“Niat baik ini harus dibuat kepastian hukumnya sehingga semua merasa nyaman dan menjadi efisiensi APBN yang kuat dan yang penting dananya tidak boleh dikorupsi sehingga bisa digunakan untuk membangun lebih banyak bangun rumah untuk rakyat Indonesia,” harapnya.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga akan mendorong pengusaha swasta, para developer dan pengusaha di bidang lainnya untuk berlomba buat kebaikan yang bermanfaat.
Misalnya dengan mendorong kembali semangat gotong royong di tempat usahanya. Dirinya mencontohnya misalnya ada lahan dari BUMN atau lahan TNI nanti proses pembangunannya bisa dibantu dari pihak swasta.