Strategi Menko Airlangga Perbaiki Defisit Transaksi Perdagangan dan Berjalan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengurangi defisit transaksi berjalan Indonesia. Pesan tersebut dia sampaikan sebagai salah satu upaya untuk mencapai banyak program pemerintah Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengurangi defisit transaksi berjalan Indonesia. Pesan tersebut dia sampaikan sebagai salah satu upaya untuk mencapai banyak program pemerintah Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.
Merespons itu, Menko Airlangga menyebut pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait keinginan Presiden Jokowi memberlakukan kebijakan insentif dan disinsentif terhadap industri keuangan dalam negeri.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gam Ki Yong? Pertemuan keduanya terkait implementasi Program Tech:X, peningkatan kemudahan mobilitas bagi investor dari Singapura, pengembangan Pelabuhan Kendal, penguatan konektivitas udara, kerja sama agribisnis, dan kerja sama pariwisata.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Apa yang menurut Menko Airlangga Hartarto menjadi tantangan utama dalam pengembangan ekonomi platform di wilayah pedesaan? "Dalam menyambut besarnya kesempatan tersebut, kita juga harus menyadari bahwa terdapat juga tantangan-tantangan dalam pengembangan ekonomi platform, terutama di wilayah pedesaan dan daerah 3T. Tantangan tersebut diantaranya adalah akses terhadap teknologi dan koneksi internet yang terbatas, serta kurangnya pemahaman tentang penggunaan platform-platform ini," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual dalam acara Peluncuran Hasil Studi Penggunaan Platform Digital di Pedesaan Indonesia oleh DFS Lab, Selasa (25/7).
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Kenapa Menko Airlangga Hartarto mengundang duta besar negara OECD? Pertemuan ini untuk mendiseminasikan perkembangan terkini perekonomian Indonesia dan menjaring dukungan bagi proses aksesi Indonesia pada OECD.
-
Apa yang Airlangga Hartarto katakan tentang target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Penerapan ekonomi hijau dalam jangka panjang diproyeksikan dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,22 persen hingga 2045," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (4/7).
"Terkait perbankan itu adanya di OJK jadi nanti kami tentu akan koordinasikan juga terutama yang terkait dengan regulasi," tuturnya di Jakarta, Rabu (6/11).
Menko Airlangga bilang, sejauh ini pemerintah memang terus bekerja keras untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satunya lewat Omnibus Law. "Dampaknya ke GDP kalau lihat dari konsumsi itu 3,5-3,6 persen, sisanya dari trade dan investasi maka kita musti konsentrasi di trade industri dan investasi," ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga mendorong perbaikan defisit neraca perdagangan. "Beberapa yang presiden sampaikan mulai dari B30 sampai B100 program yang roadmapnya sedang kami siapkan. Kalau dari B100 kita bisa hemat sampai USD18 miliar. Kalau B30 itu sekitar USD6 miliar, dengan demikian tekanan neraca perdagangan dari situ saja sudah bisa diselesaikan," tambah dia.
Baca juga:
Jurus Pemerintah Tekan Defisit Transaksi Berjalan
Jokowi Minta Luhut Buat Terobosan Baru Tekan Defisit Transaksi Berjalan
Terungkap, Misi Khusus Presiden Jokowi untuk Menkeu Sri Mulyani di Periode II
Bank Dunia Sarankan Pemerintah Jokowi Beri Karpet Merah Investor Asing
Defisit Transaksi Berjalan Kian Melebar, Rupiah Masih Akan Loyo di 2020
Sri Mulyani Dukung Instrumen Fiskal Tekan Pelebaran Defisit Transaksi Berjalan
Rizal Ramli Ramal Pertumbuhan Ekonomi 2019 Hanya 4,5 Persen