Strategi Wapres JK Kurangi Ketimpangan di Indonesia
Menurut JK, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab setiap kenaikan pendapatan yang diterima masyarakat, tak begitu terasa karena biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar. Untuk itu, Pemerintah perlu menyiapkan cara agar masyarakat yang tinggal di luar kota, tidak lagi dibebani dengan biaya transportasi yang mahal.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menghadiri acara Indonesia Business Summit New Construction Opportunity 2019 Beyond Infrastructures. Dalam acara tersebut, dia mengungkapkan adanya perbedaan yang mencolok antara masyarakat tidak mampu yang ada di luar negeri dengan yang ada di Indonesia.
"Setidak-tidaknya, kita ada suatu keterbalikan. Di luar negeri, orang kaya tinggal di luar kota. Orang tidak mampu, tinggal di apartemen. Kalau di kita, orang kaya tinggal di tengah kota, orang tidak mampu di pinggir kota," kata dia, Selasa (22/1).
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
-
Kapan Awaloedin Djamin meninggal? Awaloedin Djamin meninggal dunia pada usia 91 tahun, tepatnya pada Kamis, 31 Januari 2019 pukul 14.55 WIB.
-
Apa yang diungkapkan Jusuf Kalla mengenai pembelian alutsista bekas? Pemerintah membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas dengan harga murah bukan terjadi saat ini saja. Hal tersebut dinungkapkan langsung Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) yang pernah berpasangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pemerintah Beli Alutsista Bekas Umur 25 Tahun Harganya Rp1 Triliun kata JK dikutip dari Antara, Kamis (11/1) "Saya kira pemerintah 'kan tidak satu kali ini beli bekas (alutsista bekas), tetapi selalu murah. Murah sekali barang bekas itu sebetulnya, apalagi kalau sudah tua,"
Menurut JK, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab setiap kenaikan pendapatan yang diterima masyarakat, tak begitu terasa karena biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar. "UMR naik, tapi biaya transportasi lebih mahal. Ini harus diperbaiki," ujar dia.
Karena itu, kata dia, Pemerintah perlu menyiapkan cara agar masyarakat yang tinggal di luar kota, tidak lagi dibebani dengan biaya transportasi yang mahal. "Ini harus diperbaiki. Kalau tidak, tinggal di Jakarta, di Tangerang, di luar lagi, maka biaya dan tidak bisa meningkatkan kesejahteraannya akibat hal tersebut," tandasnya.
Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh gini ratio sebesar 0,384 pada September 2018. Gini ratio ini juga merupakan tingkat ketimpangan antara penduduk miskin dan kaya.
Kepala BPS, Suhariyanto, menyebutkan angka tersebut menurun sebesar 0,005 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2018 yang sebesar 0,389. Sementara itu, jika dibandingkan dengan gini ratio September 2017 sebesar 0,391, turun sebesar 0,007 poin.
"Gini ratio di daerah perkotaan pada September 2018 tercatat sebesar 0,391, turun dibanding gini ratio Maret 2018 yang sebesar 0,401 dan gini ratio September 2017 yang sebesar 0,404," kata Suhariyanto di Kantornya, Jakarta, Senin (16/7).
Sementara itu, gini ratio di daerah pedesaan pada September 2018 juga tercatat sebesar 0,319, turun dibandingkan dengan gini ratio Maret 2018 sebesar 0,401 serta gini ratio September 2017 yang sebesar 0,404.
Baca juga:
Potret Kemiskinan di Samarinda, 3 Warga Terlantar Hingga Meninggal Dunia
Ganjar Sarankan Santunan Orang Miskin dan Pengemis Lewat Lembaga Resmi
Tekan Gini Ratio ke 0,38, Pemerintah Dorong Industri 4.0 dan Ekonomi Digital
10 Year Challenge, Potret Kemiskinan Indonesia
Potret Permukiman Kolong Tol di Tengah Angka Kemiskinan Menurun
Pimpinan Komisi XI DPR Geram Kampung Halamannya Disebut Paling Rentan Miskin