Strategi Anies Jika Jadi Presiden Tangani BPJS Kesehatan yang Diprediksi Defisit 2024
Anies berjanji dan memastikan JKN tidak akan terganggu
Anies berjanji menyiapkan langkah agar masyarakat tetap dapat menikmati BPJS itu tanpa terbebani.
Strategi Anies Jika Jadi Presiden Tangani BPJS Kesehatan yang Diprediksi Defisit 2024
Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan memaparkan solusi terkait prediksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berpotensi mengalami defisit tahun berjalan pada 2024.
Hal ini disampaikan dalam program Desak Anies, yang digelar di Half Patiunus, Jakarta Selatan.
"Begini, kami akan melibatkan multistakholder untuk mencari jalan keluar teknisnya. Tapi prinsipnya adalah pelayanan tidak boleh terganggu, ini prinsip pertamanya. Jadi bagaimana pun kondisi dari BPJS, ini kan sebenarnya jaminan kesehatan nasional, cuma perusahaannya namanya BPJS. JKN itu enggak boleh terganti, itu nomer satu"
kata Anies di lokasi, Jakarta, Kamis (18/1).
Ia pun tidak ingin, kalau JKN nantinya terganggu. Karena jika terganggu, maka sistem kesehatan nantinya akan break down atau mengalami penurunan.
Selain itu, terkait dengan potensi kesulitan bayar, isu sofensi, isu likuiditas dan lain-lainnya itu disebutnya harus duduk bersama mencari jalan keluarnya dan harus melibatkan multiunsur.
"Satu adalah para pelaku di bidang kesehatan, mulai dari rumah sakit, kemudian asosiasi profesi kesehatan yang relevan, dan kemudian pakar di bidang jaminan kesehatan. Karena ilmu jaminan kesehatan itu beda dengan ilmu kesehatan," sebutnya.
"Kemudian yang keempat pandangan warga atas kebutuhan jaminan kesehatan itu, lalu unsur pemerintah dan fasilitator. Duduk bersama diberi waktu untuk kemudian menyusun roadmap penanganan ini," sambungnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan, jika dirinya terpilih menjadi orang nomor satu di Indonesia (Presiden). Maka ia berjanji dan memastikan JKN tidak akan terganggu.
"Menteri Keuangan harus menyiapkan backup bila ini terjadi problem, nomer satu. Yang kedua, diberi waktu untuk menyusun penyelesaian praktisnya, diberikan durasi waktu," tegasnya.
"Lalu meminta dukungan dari semua political stakeholder untuk memberikan persetujuan atas kesepakatan yang kita terima dari tim yang menyusun problem itu,"
pungkas Anies Baswedan.
