Strategi Begini Bisa Diterapkan untuk Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya mengoptimalkan kepatuhan Wajib Pajak (WP), salah satunya melalui sistem bernama Compliance Risk Management (CRM).

CRM merupakan suatu sistem yang dibuat untuk pengelolaan risiko kepatuhan Wajib Pajak, dengan membangun profil risiko WP dengan lebih tepat.

"Dengan adanya bantuan konsultan pajak, akan terjalin diskusi terkait identifikasi permasalahan, dan data atau keterangan yang harus dipenuhi WP. Kemudian, jika WP menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), penting juga untuk memahami bagaimana berkomunikasi dengan petugas KPP, membuat berita acara, hingga mengetahui konsekuensi yang timbul jika menyampaikan penjelasan dalam waktu yang ditetapkan,” jelas Eny.

Partner Tax RSM Indonesia, T Qivi Hady Daholi mengatakan, pengejawantahan DJP sebagai data driven organization adalah adanya CRM. Intinya DJP bergerak ke data, semua harus berdasarrkan data dan CRM jadi tools untuk pijakan/indikator yang terukur. Alat untuk mengukur kepatuhan. Kalau WP tidak patuh yang direkomendasikan oleh CRM, akan ada tindak lanjut.

Oleh karena itu menurut Qivi, penting para WP untuk lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam implementasi CRM. Qivi menjelaskan bahwa setidaknya terdapat 6 peta risiko kepatuhan CRM berdasarkan fungsinya yang wajib jadi perhatian WP. Dalam tiap fungsi, kata Qivi, penting bagi WP untuk melakukan beberapa upaya guna tetap mengoptimalkan kepatuhan pajak.

Kelima, dalam fungsi penagihan, Qivi menjelaskan bahwa WP perlu memiliki jadwal pembayaran yang disiplin terkait dengan angsuran dan penundaan pembayaran utang pajak agar dapat menjaga cashflow perusahaan, serta mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

Sebagai catatan, terhitung mulai 1 Juli 2024 nanti, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bakal mengimplementasikan Core Tax Administration System (CTAS).

CTAS akan menggantikan sistem lama yakni Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak. Kehadiran core tax system diyakini akan meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas, kepercayaan publik, kepatuhan pajak, kinerja penerimaan, serta dapat menyajikan data perpajakan real time dan valid.