Suku bunga AS naik, bank sentral bakal turunkan BI rate di 2016
Langkah ini seiring data makro ekonomi dalam dan luar negeri telah mendukung pelonggaran kebijakan moneter.
Bank Indonesia memberikan sinyal bakal menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate pada awal 2016. Langkah ini seiring data makro ekonomi dalam dan luar negeri telah mendukung pelonggaran kebijakan moneter.
Direktur Eksekutif Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung mengatakan, BI juga telah mengevaluasi ekonomi secara bulanan dan tahunan.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Kapan Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa Indonesia mencapai USD140,2 miliar? Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2024 sebesar USD140,2 miliar.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Bagaimana cara Jepang mengelola keuangan di Indonesia? Gedung Departement of Finance dijadikan tempat untuk melakukan aktivitas keuangan sehari-hari. Gedung ini juga menjadi tempat pengelolaan keuangan dan pemutusan kebijakan ekonomi oleh Jepang.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
"Di 2016, kami tetap melihat plot dari FOMC. Perkembangan itu akan menjadi pertimbangan kami dan yang meyakinkan kami bahwa ruang bagi pelonggaran moneter makin terbuka, baik domestik maupun global," ujarnya di kantornya, Jakarta, Kamis (17/12).
Menurut Juda, salah satu opsi dari pelonggaran kebijakan moneter tersebut bisa berupa penurunan tingkat suku bunga acuan (BI rate). Namun hal tersebut akan dilakukan setelah adanya evaluasi kondisi ekonomi domestik dan global.
"Instrumen kebijakan moneter bisa cara kuantitative atau price (suku bunga). Ini jadi pertimbangan keputusan pada Januari. Kita akan evaluasi kondisi perekonomian dengan kebijakan yang kita jalankan," jelas dia.
Selain itu, kata Juda, defisit transaksi berjalan pada tahun ini sekitar 2 persen dan dari sisi stabilitas makro ekonomi terlihat semakin baik, sehingga ke depan pada Januari 2016 dapat saja terjadi pelonggaran moneter.
"Bentuk (pelonggaran) bisa secara kuantitatif atau suku bunga. Ini tentunya keduanya akan jadi pertimbangan di Januari nanti dan kami akan evaluasi lagi kondisi pertumbuhan ekonomi dan instrumen kebijakan yang akan kami keluarkan," kata dia.
Dia memperkirakan pada Desember 2015 capaian inflasi hanya mencapai 0,5 persen. Sehingga diperkirakan inflasi tahun ini akan berada di bawah 3 persen.
"Survei terakhir untuk Desember inflasi kira-kira 0,5 persen. Ini masih kumulatif. Di minggu pertama dan kedua ada sedikit peningkatan," kata dia.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara menuturkan, prediksi inflasi yang rendah pada tahun 2015 didukung oleh inflasi volatile food yang rendah, administered prices yang mengalami deflasi, dan inflasi inti yang terkendali.
"Inflasi kelompok volatile food tercatat cukup rendah, didukung oleh kecukupan pasokan bahan pangan. Sementara itu, administered prices diperkirakan mengalami deflasi seiring menurunnya harga energi dunia di tengah reformasi subsidi. Di sisi lain, inflasi inti tetap terkendali, didukung ekspektasi yang terjaga, dampak passthrough kebijakan pengendalian inflasi antara BI dan pemerintah," jelas Tirta.
Meskipun inflasi 2015 diprediksi rendah, kata Tirta, akan tetapi risiko inflasi perlu terus diwaspadai. Hal ini terutama terkait penyesuaian administered prices, sehingga diperlukan penguatan koordinasi kebijakan BI dan pemerintah dalam pengendalian inflasi.
(mdk/sau)