Survei: 5 Persen Masyarakat Setuju PPN Sembako Bisa Bantu Pemulihan Ekonomi
Penelitian Big Data Continuum Indonesia Omar Abdillah melakukan survei respon masyarakat terkait PPn Sembako. Pengumpulan data dilakukan melalui media sosial, Twitter selama 10 hari sejak draf PPN sembako beredar di publik.
Penelitian Big Data Continuum Indonesia Omar Abdillah melakukan survei respon masyarakat terkait PPn Sembako. Pengumpulan data dilakukan melalui media sosial, Twitter selama 10 hari sejak draf PPN sembako beredar di publik.
Continuum meneliti sebanyak 86.200 perbincangan dari 63.000 akun. Adapun Continuum mencatat perbincangan dilakukan dari 34 provinsi di seluruh Indonesia.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
Omar mengatakan, publik yang setuju mengenai pajak PPN sembako sebanyak 5 persen. Publik yang setuju ini menganggap bahwa rencana tersebut akan membantu dalam pemulihan ekonomi, terlebih jika yang akan dipajaki adalah sembako premium.
"Sementara itu publik yang setuju 5 persen menganggap bahwa rencana ini akan membantu dalam pemulihan ekonomi, terlebih jika yang akan dipajaki adalah sembako premium," ujarnya, Jakarta, Senin (28/6).
Sembako premium, diharapkan bisa memberikan lebih kepada negara karena penggunanya bukan kalangan warga biasa. Selain itu, jenis sembako premium juga memiliki pasar yang berbeda serta tak dipasarkan secara bebas.
Omar mengatakan, bocornya dokumen publik mengenai rencana pengenaan PPN untuk sembako memicu berbagai macam respon dari masyarakat di media sosial. Mayoritas masyarakat 87 persen memberikan respon negatif terhadap wacana PPN Sembako.
Perbincangan mengenai pro-kontra wacana PPN Sembako ini menyebar tidak hanya di kota-kota besar, tapi seluruh wilayah di Indonesia. Ini menunjukkan seberapa besar wacana pajak ini mendapatkan atensi dari publik.
Sebanyak 80 persen masyarakat menganggap wacana PPN Sembako tidak memihak kepada rakyat dan akan memberikan beban kepada rakyat terlebih di masa pandemi. "Masyarakat juga membandingkan wacana PPN Sembako dengan PPNBM yang gratis serta dana bansos yang dikorupsi oleh para pejabat," kata Omar.
Baca juga:
Survei: 70 Persen Masyarakat Kecewa Soal Wacana PPN Sembako
Pemerintah Diminta Evaluasi Rencana Pajak Sembako Hingga Pendidikan
Tujuan Ditjen Pajak Kirim Pesan Soal PPN Sembako ke 13 Juta WP
Hipmi: Polemik PPN Sembako Tak Terjadi Jika Pemerintah Bisa Sampaikan Informasi Utuh
DPR Minta Masyarakat Tak Tafsirkan Sepotong-Sepotong soal Draf Revisi UU KUP
Kemenkeu: Rencana Penerapan PPN Masih akan Dibahas Bersama DPR