Survei: 70 Persen Masyarakat Kecewa Soal Wacana PPN Sembako
Penelitian Big Data Continuum Indonesia melakukan survei respon masyarakat terkait PPN Sembako. Pengumpulan data dilakukan melalui media sosial, Twitter.
Penelitian Big Data Continuum Indonesia melakukan survei respon masyarakat terkait PPN Sembako. Pengumpulan data dilakukan melalui media sosial, Twitter.
Terdapat 86.200 perbincangan dari 63.000 akun selama sepuluh hari sejak draf PPN sembako bocor ke publik. Continuum mencatat perbincangan dilakukan dari 34 provinsi di Indonesia.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kejatuhan cicak di paha pertanda apa? Arti kejatuhan cicak yang berikutnya adalah jika kamu mengalami kejatuhan cicak tepat pada paha. Musibah yang disebabkan oleh orang lain ini bisa diketahui dari posisi cicak jatuh.
-
Apa yang digambarkan dalam patung gajah Pasemah? Dalam satu batu ini menggambarkan tiga kehidupan. Pertama hewan gajah, lalu dua manusia dan hewan yang diduga babi rusa saat tengah dilahirkan gajah.
-
Kenapa Padi Salibu dilirik Pemprov Jabar? Padi dengan teknologi salibu saat ini tengah dilirik Pemprov Jabar sebagai upaya menjaga ketahanan pangan.
-
Kapan P.K. Ojong meninggal? Sebulan kemudian, Ojong meninggal dunia pada 31 Mei 1980.
-
Sapa sing iso ngerti tebak-tebakan lucu Jawa? Tebak-tebakan dalam bahasa Jawa dapat menjadi sarana untuk memahami kebudayaan yang satu ini.
Dari hasil survei, Continuum menemukan sebanyak 70 persen masyarakat kecewa dan menolak wacana pajak sembako. Penolakan karena kebijakan dinilai tak berpihak kepada rakyat.
"70 persen masyarakat kecewa dan menolak wacana pajak sembako yang tidak memihak kepada rakyat," kata Peneliti Big Data Continuum Indonesia, Omar Abdillah, dalam YouTube Indef, Jakarta, Senin (28/6).
Selanjutnya
Selain itu, masyarakat juga membandingkan wacana pajak sembako dengan korupsi dana bansos. Kemudian juga dengan kebijakan PPnBM yang gratis serta kurang transparannya penggunaan pajak.
"Kebijakan tersebut dibandingkan dengan kebijakan pajak lainnya yang terasa tidak adil," katanya.
Selain itu, masyarakat merasa pemerintah tak transparan mengenai penggunaan pajak dan tatacara pembayarannya. Banyak yang merasa diwajibkan membayar namun tidak dibarengi dengan kemudahan pembayaran.
"Dalam perbincangan banyak dibahas mengenai transparansi pembayaran pajak yang dirasa kurang," tandasnya.
(mdk/bim)