Swasta tak mampu, alasan pemerintah kuasai proyek infrastruktur
Pemerintah tidak mau disebut memonopoli proyek infrastruktur dari swasta.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) banyak mengambil alih sejumlah proyek infrastruktur yang ada. Namun pemerintah tak mau disebut memonopoli proyek dari swasta.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan, pemerintah terpaksa mengerjakan sendiri proyek infrastruktur lantaran tak laku ketika ditawarkan ke pihak swasta. Alasan pihak swasta, tidak menguntungkan bagi mereka.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Bagaimana konstruksi utama Jembatan Kali Kuto di Tol Semarang-Batang dikerjakan? Jembatan itu merupakan jembatan pertama yang strukturnya dirakit secara langsung di lokasi pemasangan.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Apa saja infrastruktur yang dibangun di Pulau Taliabu? Sebagai informasi, pada tahun 2023 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) telah dilakukan pekerjaan sejumlah infrastruktur di dalam ibu kota Pulau Taliabu. Pengerjaan infrastruktur tersebut, di antaranya pembuatan drainase, peningkatan jalan, lampu jalan, dan median jalan.
-
Mengapa jalan tol dibangun di Indonesia? Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) tengah gencar membangun infrastruktur untuk menekan biaya logistik. Salah satunya jalan tol.
Bambang mencontohkan proyek jalan tol di Sumatera yakni Medan-Binjai yang sudah sejak lama ditawarkan Pemerintah ke pihak swasta namun tak mendapat respons positif.
"Mungkin sejak saya kuliah dulu itu sudah ditawarkan Pemerintah (ke swasta) tapi sampai sekarang enggak jadi-jadi. Sampai hari ini ketika ditawarkan lagi, swasta enggak ada yang mau. Karena menurut mereka tidak menguntungkan," ujar Bambang kepada wartawan di Kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (21/5).
Karena itu pemerintah memutuskan mengambil alih proyek tersebut. Sebab, jika tetap menunggu pihak swasta maka tidak akan ada kemajuan. Akhirnya pemerintah menunjuk BUMN untuk mengerjakannya.
"Pemerintah akhirnya menunjuk PT Hutama Karya (Persero) untuk mengerjakan jalan tol Sumatera. Karena bayangin saja, Medan- Binjai dari kota ke kota besar di Sumatera itu pun enggak laku. Apalagi kalau misalnya Pekanbaru-Dumai, Palembang- Indralaya, dan lainnya, itu susah. Harus BUMN yang masuk," tambah Bambang.
Meski mengambil alih proyek infrastruktur, pemerintah tetap memberikan peran pada pihak swasta. Menkeu mencontohkan, proyek pembangkit listrik di Gorontalo dikerjakan pihak swasta.
Bambang menjamin, pihak swasta masih memiliki potensi dan peluang untuk ikut mengerjakan proyek infrastruktur.
"Jadi tidak benar kalau kita memonopoli. Ya kita juga dorong dengan kerja sama pemerintah dengan swasta dan swastanya bisa terlibat jauh," paparnya.
Bambang tak menampik banyaknya pihak swasta yang kerap berulah dan membuat proyek mangkrak. Dia mencontohkan proyek Tol Trans Jawa, di beberapa ruas semisal dari Merak-Surabaya dikerjakan swasta yang dalam perjalanan ternyata mangkrak.
"Kita enggak mau dong begitu. Nyari swasta juga belum yakin apa bisa mengerjakan atau tidak. Makannya kita tugasi Waskita Karya dan Jasa Marga ambil. Bukan memonopoli ya sekali lagi, tapi swastanya yang tidak mampu dan tidak bisa masuk," ucapnya.
(mdk/noe)