Tahun politik munculkan ancaman krisis sektor keuangan
Suatu institusi yang memiliki kuasa mengatur uang yang besar terancam menjadi bancakan politik di tahun pemilu.
Tahun politik 2014 disebut berpeluang membuat krisis sektor keuangan kembali terjadi. Alasannya ialah adanya transformasi fungsi pengawasan oleh Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan transformasi dari BUMN Jamsostek, Askes, Asabri, Taspen, Jamkesda ke badan hukum publik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
"BPJS itu merupakan sumber kecurangan, banyak sekali uang di sana, tidak ada transparansi dan pengawasan," ungkap Ketua Tim Judicial Review UU OJK, Salamudin Daeng, saat acara 'Diskusi: Meneropong Sisi Gelap Bank Indonesia Menjelang Pemilu 2014" di Warung Daun Cikini, Jakarta, Jumat (21/3).
Menurutnya, suatu institusi yang memiliki kuasa mengatur uang yang besar terancam menjadi bancakan politik di tahun pemilu. Hal itu juga yang akan menyebabkan krisis sektor keuangan.
"Yang berkuasa dalam elit politik cenderung menggunakan segala macam untuk memperoleh sumber pembiayaan pemilu, termasuk sektor perbankan melalui tangan direksi," jelas dia.
Sementara, bagi bank-bank yang tengah sekarat dapat dengan mudah dibangkrutkan agar memperoleh dana talangan dari pemerintah. Kejadian ini pernah menimpa Bank Century.
"Kalau sudah krisis mengacu pada siapa, kan tidak ada yang bertanggung jawab kalau sudah krisis. Tidak mungkin pemerintah mengumumkan krisis kepada masyarakat bukan," ungkapnya.
Selain itu juga, besaran suku bunga acuan (BI Rate) yang saat ini tinggi berdampak pada sektor riil khususnya kredit properti. Hal ini membuat kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) perbankan berpotensi melonjak. Apalagi jika melihat bahwa kisaran NPL secara umum masih terbilang tinggi khususnya sektor properti.
"NPL perbankan sekarang kan sangat tinggi, meski Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan ketentuan NPL tapi kan nyatanya suku bunga tetap tinggi di level 7,5 persen sehingga mematikan sektor produktif pada akhirnya," ujarnya.
-
Bagaimana kondisi ekonomi Indonesia di era Soekarno? Dalam buku berjudul 'Jakarta 1950-1970', seorang dokter bernama Firman Lubis mengutarakan kondisi ekonomi Indonesia saat itu amat kacau. "Inflasi melangit dan menyebabkan nilai rupiah merosot tajam dalam waktu yang relatif singkat. Sebagai gambaran, ongkos naik bus umum yang pada tahun 1962 masih Rp1 berubah menjadi Rp1000 pada tahun 65,"
-
Bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya? Jika dibandingkan dengan kuartal II-2022, ekonomi RI mengalami perlambatan. Sebab tahun lalu di periode yang sama, ekonomi mampu tumbuh 5,46 persen (yoy).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023 meningkat dibandingkan dengan kuartal I-2023? “Pertumbuhan ekonomi kita secara kuartal (q-to-q) lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang ini sejalan dengan pola yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, yaitu pertumbuhan triwulan II selalu lebih tinggi dibandingkan di triwulan I,” terang Edy.