Tak capai target, Jokowi diminta evaluasi kinerja dirjen pajak
Padahal, DJP sudah diberikan tunjangan insentif dan anggaran lebih untuk pengadaan informasi teknologi.
Presiden Joko Widodo diminta untuk mengevaluasi jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Alasannya, target pajak yang dipatok tahun ini Rp 1.294 triliun tak tercapai.
"Evaluasi atas jajaran Direktorat Jenderal Pajak menjadi penting untuk dilakukan. Sudah saatnya presiden tegas kepada jajaran eselon satu yang kinerjanya tidak punya prestasi," ujar Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (11/11).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Kenapa Presiden Jokowi melarang Kaesang maju di Pilgub Jakarta? Zulhas menyebut, Presiden Jokowi enggan jika Kaesang maju dalam pilgub Jakarta."Tadi saya tanya sama Bapak (Jokowi) habis rapat, 'Pak, gimana kalau Kaesang maju wagub Jakarta?'. 'Waduh', gitu, 'Jangan Pak Zul', katanya," kata Zulhas di DPP PAN, Jakarta Selatan, Senin (3/6).
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
Misbakhun menyayangkan kinerja DJP yang jeblok. Padahal, kata dia, Jokowi sudah memberikan kesempatan kepada DJP untuk memperbaiki kinerja dengan memberikan tunjangan insentif dan anggaran lebih untuk pengadaan informasi teknologi (IT), serta sarana dan prasarana penunjang.
Politikus Golkar ini menambahkan, kinerja DJP ini bisa membawa risiko politik. Alasannya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dapat menjadi sasaran tembak tak tercapainya target pajak.
"Kinerja Dirjen Pajak yang rendah ini jangan sampai mempunyai risiko politik terhadap menteri keuangan. Kita lemparkan semua resiko politik penerimaan pajak yang rendah ini pada Dirjen Pajak dan jajarannya," kata dia.
Dia menambahkan Komisi XI DPR telah membantu pemerintah dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) Penerimaan Negara. Misbakhun meminta Jokowi mengambil langkah tegas tak tercapainya target pajak, salah satunya kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.
"Solusi itu bisa dengan tax amnesty. Kalau tidak dijalankan, pasti akan mengalami shortfall," pungkas dia.
Baca juga:
Kemenkeu minta perusahaan lunasi pajak sebelum revaluasi aset
Wapres JK: Kita sedang cari cara kelola defisit anggaran
Ini beda kekuatan Ditjen Pajak Indonesia dan Amerika versi menkeu
Menkeu berharap besar aturan pengampunan pajak perbaiki penerimaan
Lima negara 'surga' bagi pengemplang pajak