Tak ingin bergantung pada subsidi, ini strategi MRT Jakarta dapat untung
Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandara mengatakan, sumber pendapatan atau revenue utama PT MRT Jakarta ialah melalui penjualan tiket dan non-tiket. Selain itu, juga dengan memanfaatkan iklan atau advertisement.
Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandara mengungkapkan, pihaknya mengemban tugas sesuai dengan titah yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni membangun infrastruktur, mengoperasikan kereta dan melakukan bisnis.
Dia mengatakan, sumber pendapatan atau revenue utama PT MRT Jakarta ialah melalui penjualan tiket dan non-tiket.
-
Bagaimana MRT Jakarta dibangun? Koridor 1 MRT mulai beroperasi sejak 2019. Jalurnya sepanjang 16 kilometer. 10 kilometer jalur layang dan 6 kilometer di bawah tanah.
-
Di mana MRT Jakarta berada? Terdapat enam kilometer jalur Mass Rapid Transit (MRT) di bawah tanah Jakarta.
-
Siapa yang membangun MRT Jakarta Fase 2A Bundaran HI-Kota? Berdasarkan data yang dirilis PT MRT pembangunan MRT CP 201 (Stasiun Thamrin dan Monas) fase 2A MRT Jakarta mencapai 80,75 persen.
-
Bagaimana progres pembangunan MRT Jakarta Fase 2A Bundaran HI-Kota? Berdasarkan data yang dirilis PT MRT pembangunan MRT CP 201 (Stasiun Thamrin dan Monas) fase 2A MRT Jakarta mencapai 80,75 persen.
-
Apa saja yang dibangun pada MRT Jakarta Fase 2A Bundaran HI-Kota? Pembangunan Fase 2A MRT Jakarta, yang akan menghubungkan Bundaran HI-Kota, diharapkan selesai pada 2027 untuk segmen pertama.
-
Apa tujuan pembangunan LRT Jakarta Fase 1B (Velodrome-Manggarai)? Pembangunan jalur LRT Jakarta Fase 1B (Velodrome – Manggarai) bertujuan mendukung Manggarai sebagai stasiun sentral."Kami berharap pembangunan LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome-Manggarai menjadi solusi kemacetan dan meningkatkan penggunaan transportasi publik, sehingga mengurangi kemacetan di Kota Jakarta," kata dia.
"Dalam sistem perkeretaapian itu selalu ada dua sumber revenue, pendapatan tiket dan non-tiket. Dalam pengalaman kita, pendapatan tiket itu enggak bisa membuat perusahaan sustainable. Dalam pengalaman transportasi publik, selalu namanya ticketing itu disubsidi. Pengalaman MRT Jakarta juga akan menunjukan hal itu," terang dia di kantornya, Jakarta, Kamis (26/7).
Demi membuat perseroan tidak bergantung pada subsidi, PT MRT Jakarta tengah berdiskusi dengan pemerintah untuk diberikan instrumen supaya bisa menjalankan bisnisnya sendiri. Yakni menjalin kerja sama dengan pihak sistem telekomunikasi untuk memasang internet di area stasiun MRT.
"Telecommunication system itu revenue untuk kita karena kita menyiapkan infrastruktur, kita minta provider-provider ikut lelang, ikut beauty contest. Kita dapat memberikan penawaran yang terbaik, dengan kualitas dan harga harga yang baik. Pengalaman dulu tidak seperti itu, tapi sekarang kita melihat itu sumber pemasukan," urainya.
Sumber pendapatan kedua, yakni memanfaatkan iklan atau advertisement. Menurutnya, jika ada 173 ribu orang yang lalu-lalang baik di sekitar stasiun maupun dalam MRT, maka itu punya nilai besar tersendiri.
Selanjutnya, keberadaan ritel di tiap stasiun MRT dikatakannya juga dapat mengangkat pemasukan. Oleh karena itu, ia mengaku pihaknya telah coba menggandeng Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) untuk mengajak para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mengisi ritel-ritel milik PT MRT Jakarta.
Terakhir, naming rights atau hak penamaan stasiun oleh suatu korporasi dapat menjadi opsi pamungkas sebagai potensi pendanaan yang bisa diterima pihaknya.
"Naming rights, jadi stasiun-stasiun kita bisa diberi nama sesuai dengan pihak yang mensponsori. Kita akan lakukan lelang untuk itu. Jadi ada konsultan yang mengevaluasi naming rights tiap stasiun beda-beda harganya," tukas dia.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Bangun 7 apartemen LRT City, anak usaha Adhi Karya gelontorkan Rp 12 T
Beroperasi Maret 2019, ini cara pembayaran MRT Jakarta
Progres pembangunan MRT fase I capai 95,33 persen
Proyek LRT diusahakan selesai sebelum Asian Games berlangsung
Politisi Gerindra dinilai gagal jadi wakil rakyat NTT