Tak semua toko wajib kenakan biaya kantong plastik

Aprindo khawatir penerapan biaya kantong plastik yang tidak merata menurunkan tingkat daya saing.

Dalam peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) pada 21 Februari mendatang, pemerintah bersama para pelaku ritel akan melalulan ujicoba berupa pengenaan biaya tambahan bagi masyarakat yang berbelanja di toko-toko atau gerai-gerai yang tergabung dalam Aprindo (Asosiasi Pengusahan Ritel Indonesia).

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, Tutum Rahanta mengatakan, sosialisasi mengenai kebijakan baru ini perlu gencar dilakukan oleh pemerintah. Sebab, ujicoba ini belum bersifat wajib bagi peritel. Baru toko dan gerai yang bersedia ikut serta saja yang setuju mengenakan biaya tambahan untuk kantong plastik.

Dengan demikian, Tutum meminta agar pemerintah menetapkan harga kantong plastik seminimal mungkin. Mengingat barang yang dijual oleh para peritel yang turut serta dalam program ini sama dengan barang yang dijual oleh peritel lain yang tidak turut dalam program ini. Masalah perbandingan harga menjadi faktor utama.

"Jangan sampai jadi beban konsumen. Barang yang dijual kita dengan toko sebelah sama, kita kenakan biaya plastik, toko sebelah tidak. Konsumen pasti berpikir (membandingkan harga belanja dengan toko yang tidak mematok harga plastik)," jelas Tutum di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Jumat (19/2).

Tutum menambahkan, para pengusaha ritel sudah jauh-jauh hari berkomitmen untuk mengurangi sampah plastik.

"Gerakan ini bagi kami bukan baru, saya kira ini yang terbaik, anggota Aprindo menyediakan kantong plastik belanja dengan berbagai pola, ada yang bisa digunakan berulang-ulang. Tapi kami tidak bisa bergerak sendiri. Perlu dukungan dari pemerintah," kata Tutum.

Oleh sebab itu, lanjut Tutum, Aprindo mengajukan harga minimum yang dipatok untuk kantong plastik. "Kita ajukan harga paling rendah, Rp 200 per kantong plastik dan dibuka," ucapnya.

Tutum menjelaskan, peritel yang berkomitmen dengan program ini memiliki strategi supaya konsumen tidak membayar lebih mahal untuk berbelanja di toko atau gerai mereka.

"Tapi perlu diingat, kami bukan jualan kantong plastik.

Tujuan pengenaan biaya tambahan penggunaan kantong plastik itu adalah untuk mengubah perilaku masyarakat terhadap penggunaan kantong plastik.

"Goal semuanya adalah mengubah perilakunya (masyarakat), memang sekarang ada plastik yang degradable, tapi kan itu juga masih butuh waktu 2 tahun untuk bisa terurai," kata Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tuti Hendrawati Mintarsih.

Seperti diketahui, kota-kota di dunia setiap tahun menghasilkan sampah hingga sekitar 1,3 miliar ton. Bank Dunia memproyeksi pada 2025, jumlah itu akan meningkat hingga mencapai 2,2 miliar ton.

Sementara itu, Indonesia menempati peringkat kedua di dunia, setelah China, sebagai negara pembuang sampah plastik terbanyak ke laut.

Khusus mengenai sampah plastik, 100 toko/gerai anggota Aprindo selama setahun akan menghasilkan 10,95 juta lembar sampah berupa kantong plastik. Angka ini dianalogikan sama dengan luas 65,7 hektar atau sekitar 60 kali luas lapangan sepak bola.

Baca juga:
Warga Aceh belanja pakai kantong plastik mesti membayar Rp 500
BPPT: 95 persen plastik belanja di Indonesia sudah ramah lingkungan
Kadin tolak tambahan biaya plastik di supermarket saat belanja
Pengusaha dinilai serakah terapkan biaya kantong plastik
Mulai 21 Februari, konsumen bayar kantong plastik Rp 200 per lembar
21 Februari, belanja menggunakan kantong plastik harus bayar
Ahok dukung rencana Kementerian LHK berlakukan plastik berbayar