Tak Semua Utang Petani dan Nelayan Bakal Dihapus Pemerintah, Cek Kriterianya di Sini
Penghapusan utang terhadap bank himbara merupakan bukti kepedulian Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto bakal menghapus utang Petani, UMKM, hingga nelayan kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut utang yang akan dihapus atau diputihkan dengan kriteria kredit macet selama 10 tahun.
"Ada utang petani nelayan dengan macet 10 tahun kalau tidak salah itu diputihkan," ujar Mentan Amran dalam Acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11).
- Cara Cek Utang yang Dihapus Presiden Prabowo, Khusus di ATM BRI dan Mandiri
- Terobosan dan Perpres Pertama Presiden Prabowo: Hapus Utang UMKM, Petani, Nelayan
- Prabowo Hapus Utang UMKM hingga Petani, Gerindra: Terobosan Luar Biasa
- Intip Skema Presiden Prabowo Buat Pemutihan Utang Nelayan, Petani & Pengusaha Kecil, Aturannya Segera Diteken
Mentan Amran menyebut kebijakan penghapusan utang terhadap bank himbara ini merupakan bukti kepedulian Presiden Prabowo terhadap masyarakat kecil.
Dia menjamin Kementerian Pertanian akan mengeksekusi program tersebut dalam waktu dekat.
"Bapak presiden begitu sayangnya pada petani pada UMKM masyarakat kecil, itu perintah bapak presiden, ini aku harus selesaikan," tegas dia.
Meski demikian, Amran enggan menjawab lebih detail terkait mekanisme penghapusan utang bagi pelaku UMKM, petani, hingga nelayan. Termasuk dampak bagi perbankan dari kebijakan tersebut.
Kriteria Penghapusan Utang
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), Sunarso mengatakan rencana kebijakan penghapusan utang/kredit macet untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) memang ditunggu oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
"Sebenarnya kebijakan bahwa bank-bank BUMN boleh melakukan hapus tagih itu sudah ditunggu-tunggu (mengingat) selama ini tidak berani melakukan itu karena masih ada berbagai aturan yang bisa mengkategorikan itu sebagai kerugian negara. Jadi, intinya bahwa kebijakan hapus tagih, terutama untuk UMKM, itu memang ditunggu oleh Himbara," ucapnya dalam Konferensi Pers Kinerja Keuangan BRI Triwulan III-2024 yang dipantau secara virtual di Jakarta, Rabu (30/10).
Menurut dia, penetapan kriteria seperti apa yang bisa dihapus tagih dinilai paling penting untuk ditentukan agar tak menimbulkan moral hazard.
Sepanjang tak terjadi moral hazard, BRI disebut telah mengalkulasi perkiraan dampak terhadap kinerja keuangan BRI yang akan dimasukkan ke dalam perencanaan keuangan untuk tahun depan ketika kebijakan ini diberlakukan.