Takut disangka korupsi, ESDM sebut PLN sering gamang ambil keputusan
"Pak Nur Pamuji saja yang mendapat Bung Hatta Award bisa mengalami kasus, tentu di internal PLN ini masih ragu."
Wakil Ketua Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agung Wicaksono membeberkan masalah terkait pembangunan pembangkit serta pengelolaan listrik di Indonesia.
Menurutnya, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai perusahaan pengelola listrik nasional kerap ragu dalam mengambil keputusan strategis. Sebab, PLN dihantui ketakutan akan dianggap terlibat kasus korupsi.
-
Kapan PLN mulai mendukung ekosistem kendaraan listrik? PT PLN (Persero) berkomitmen untuk terus mendukung ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang berkembang pesat di Indonesia.
-
Bagaimana PLN mendukung transisi ke kendaraan listrik? PLN siap mendukung upaya pemerintah dalam mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Pengguna EV tidak perlu risau, sebab infrastruktur telah dibangun lebih merata. Apalagi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU), dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) telah siap, mudah dan nyaman digunakan.
-
Apa yang menjadi pemicu semangat Jakarta Electric PLN untuk bangkit? Ketertinggalan menjadi sesuatu yang memacu semangat. Hal inilah yang berhasil dibuktikan oleh Jakarta Electric PLN yang berhasil comeback atas Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia.
-
Apa strategi PLN dalam mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Indonesia? Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo memaparkan strategi perseroan dalam mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA/ Hydropower) di tanah air."Sebagai negara kepulauan, Indonesia menyimpan beragam sumber energi baru terbarukan. Khusus energi air, sebagai salah satu sumber energi terbesar, Air memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan hingga mencapai 95 GW, namun baru dimanfaatkan hanya sebesar 5,8 GW," papar Darmawan.
-
Bagaimana PLN mendukung transisi energi di Indonesia? Dalam 2 tahun terakhir, PLN telah menjalankan berbagai upaya transisi energi. Di antaranya adalah membatalkan rencana pembangunan 13,3 Gigawatt (GW) pembangkit batubara, mengganti 1,1 GW pembangkit batubara dengan EBT, serta menetapkan 51,6% penambahan pembangkit berbasis EBT.
-
Dimana PLN ingin menyediakan akses listrik yang merata? “Ini adalah bentuk dukungan PLN terhadap program yang dirancang oleh Pemerintah. PLN ingin semua masyarakat dapat menikmati listrik, sehingga kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat," ucap Darmawan.
"Di internal PLN sering terjadi kegamangan mengambil keputusan," kata Agung dalam diskusi Energi Kita yang digagas merdeka.com, RRI, Sewatama, IJTI, IKN dan IJO di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (4/10).
Agung mencontohkan, dalam proses pembangunan yang berkaitan dengan penyedia listrik swasta (Independen Power Producer/IPP) sebenarnya ada yang tidak perlu di tender ulang, cukup melihat kualitas yang sudah ada. Namun, lantaran terjadi ketakutan akan dianggap terlibat korupsi, maka proses menjadi lebih panjang.
"Untuk pembangkit IPP yang berkualitas baik itu bisa ekspansi langsung tanpa tender. Lahan punya sehingga bisa dikembangkan. Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan penunjukan langsung maka akan dilakukan tender," ujar Agung.
Ketakutan PLN bukan tanpa alasan."Pak Nur Pamuji saja yang mendapat Bung Hatta Award bisa mengalami kasus, tentu di internal PLN ini masih ragu. Kasus-kasus yang tidak tepat itu perlu dikaji ulang," ujar Agung.
Seperti diketahui Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri telah menetapkan mantan Direktur Utama PLN, Nur Pamudji sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan High Speed Diesel (HSD) PT Trans Petrochemical Pasific Industri pada Juli 2015.
Nur Pamudji dinilai memiliki reputasi yang bagus dalam hal pemberantasan korupsi di tubuh PLN. Bahkan, dirinya menyabet gelar Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) pada Oktober 2013.
(mdk/idr)