Tangani Covid-19, Ini 4 Belanja Prioritas Sektor Kesehatan Pemerintah
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan ada empat belanja prioritas di bidang kesehatan yang dilakukan pemerintah dalam kondisi pandemi Covid-19. Antara lain belanja infrastruktur, tenaga kesehatan, dukungan kesehatan, dan vaksin.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan ada empat belanja prioritas di bidang kesehatan yang dilakukan pemerintah dalam kondisi pandemi Covid-19. Antara lain belanja infrastruktur, tenaga kesehatan, dukungan kesehatan, dan vaksin.
Dengan demikian, untuk menopang keempat belanja tersebut, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
-
Kenapa Nicke Widyawati dinilai menginspirasi dalam membangun Kemandirian Ekonomi Nasional? Dewan Juri menilai Nicke Widyawati yang merupakan 100 wanita berpengaruh di dunia versi Majalah FORBES dinilai menginspirasi dalam upaya mewujudkan kemandirian nasional, karena telah membawa spirit “Bring The Barrel Home” atau membawa hasil produksi migas dari luar negeri untuk diolah di kilang Pertamina untuk mewujudkan kedaulatan energi di Indonesia.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
"Harus ada sinergi, harus ada keseragaman, harus ada semacam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal rumah sakitnya, tenaga kesehatannya, mengelola distribusi obat, oksigen, ventilator dan sebagainya," kata Suahasil dalam acara The 7th Indonesian Health Economics Association (InaHEA) Biennial Scientific Meeting 2021, Jakarta, Rabu (22/9).
Suahasil mengatakan, belanja prioritas infrastruktur tidak hanya berbicara mengenai pembangunan infrastruktur di rumah sakit di pusat saja. Melainkan pembangunan infrastruktur untuk rumah sakit di daerah seperti di kabupaten/kota hingga puskesmas dan puskesmas pembantu.
"Ketika saya katakan tentang infrastruktur, itu bukan hanya tentang rumah sakit pusat di Kementerian Kesehatan, tetapi juga rumah sakit tingkat provinsi (RSUD), rumah sakit di kabupaten dan kota, hingga ke Puskesmas, Puskesmas pembantu. Semuanya harus siap menghadapi Covid-19,"tutur Suahasil.
Dukungan kesehatan dan tenaga kesehatan juga perlu menjadi fokus belanja prioritas. Pemerintah menambah anggaran untuk klaim perawatan pasien, penyediaan obat Covid, oksigen darurat, dan insentif tenaga kesehatan.
Sementara, program vaksinasi juga terus didorong untuk membantu menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity). Percepatan program vaksinasi tidak hanya dilakukan Kementerian Kesehatan saja, tetapi juga dibantu oleh rumah sakit daerah hingga TNI dan Polri.
"Vaksinasi harus dilakukan dengan sinergi semua pihak. Kita sedang mengerahkan TNI dan Polri untuk membantu menyuntikkan vaksin. Kami juga tengah memikirkan bidan juga harus bisa membantu kami dalam program vaksinasi. Jadi ini akan menjadi sinergi yang sangat penting bagi semua pihak," kata dia.
Untuk mendukung percepatan vaksinasi, Kementerian Keuangan juga telah memberikan bea masuk gratis untuk vaksin dan alat kesehatan. "Kami memberikan paket gratis untuk impor vaksin dan vaksin harus didistribusikan ke berbagai provinsi di Indonesia," ujarnya.
Dia menambahkan, saat ini Indonesia telah menyuntikkan 120 juta dosis vaksin. Pencapaian ini tak lepas dari dukungan internasional seperti Asian Development Bank (ADB), World Bank, dan GAVI. Sehingga Indonesia bisa mendapatkan akses vaksin.
"Dukungan internasional, terutama dari Multilateral Development Bank, seperti Asian Development Bank, World Bank, dan juga GAVI yang sangat aktif dalam membantu Indonesia untuk mendapatkan tidak hanya pembiayaan, tetapi juga untuk mendapatkan akses vaksin," tandasnya.
(mdk/azz)