Tanggapan bos BI soal GPN disebut jadi penyebab AS bersiap perang dagang dengan RI
Bank Indonesia pun menjelaskan bahwa GPN tidak menimbulkan kerugian sebab transaksi lintas negara masih tetap dibebaskan. Perry mengungkapkan, GPN hanya mengatur kewajiban interkoneksi dan interoperated untuk transaksi domestik dalam kartu debit yang wajib diselesaikan di dalam negeri.
Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) atau National Payment Gateaway (NPG) dituding menjadi salah satu alasan Amerika Serikat ingin lakukan perang dagang dengan Indonesia dengan mencabut fasilitas tarif khusus atau generalized system of preferences (GSP). Bank Indonesia pun menjelaskan bahwa GPN tidak menimbulkan kerugian sebab transaksi lintas negara masih tetap dibebaskan.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menjelaskan GPN sama sekali tidak mengatur atau membatasi transaksi antar negara. "GPN tidak mengatur atau membatasi cross border transaction, jadi tetap bebas," kata Perry, di Kantornya, Jakarta, Kamis (19/7).
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Kapan Gedung De Javasche Bank diresmikan? Gedung De Javasche Bank ini diresmikan pada 30 Juli 1907, disusul dua kantor cabang lainnya pada 15 Januari 1908 dan 3 Februari 1908.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Apa penghargaan yang diraih Bank Jatim? Kali ini, bankjatim berhasil mendapat penghargaan gold rank dalam The Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2023.
-
Kapan penandatanganan kerja sama BNI dan Bank Lampung dilakukan? Acara penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan antara Division Head Card Business BNI Grace Situmeang bersama Direktur Utama Bank Lampung Presley Hutabarat, di Menara BNI, Jakarta, Kamis (7/9).
Perry mengungkapkan, GPN hanya mengatur kewajiban interkoneksi dan interoperated untuk transaksi domestik dalam kartu debit yang wajib diselesaikan di dalam negeri. Dengan tujuan memudahkan dan mengefisiensi proses transaksi dalam negeri sehingga tidak perlu diproses di luar negeri lagi.
"Dengan interconnectivity dan interoperatibiliy dimaksudkan meningkatkan efisiensi melalui sistem pembayaran khususnya penyelesaian transaksi lebih murah, mudah dan cepat," ujarnya.
Perry melanjutkan, efisiensi dari GPN sudah mulai terlihat. Terbukti dari tarif merchant discount rate (MBR) kini menjadi hanya 1 persen dari sebelumnya 2 persen -3 persen.
"GPN juga diperlukan untuk memfasilitasi, mendorong, mendukung kesuksesan program pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial."
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat tertutup dengan sejumlah menteri untuk membahas rencana evaluasi Amerika Serikat terhadap fasilitas keringanan bea masuk atau generalized system of preferences (GSP) terhadap produk ekspor Indonesia. Untuk diketahui, akan ada 124 produk yang akan dievaluasi oleh AS.
Menko Darmin mengatakan, ada beberapa penyebab AS melakukan evaluasi perdagangan dengan Indonesia. Salah satunya gerbang pembayaran nasional (GPN) atau National Payment Gateway (NPG).
"Dia punya daftar permintaan, ini kita (AS) kok dihambat di Indonesia. Ada mengenai asuransi, national payment gateway, ada mengenai data processing center, intellectual property right, pertanian. Nah tadi kita itu membahas 3 yang pertama tadi itu, untuk merumuskan kita tawarannya apa," ujar Menko Darmin.
Baca juga:
Tangkal dampak perang dagang, pemerintah ajak masyarakat cintai produk dalam negeri
Sistem GPN jadi penyebab AS evaluasi impor 124 produk Indonesia
Strategi pemerintah lindungi industri lokal di tengah perang dagang
Ini alasan AS cabut pemberlakuan khusus terhadap produk RI
Pemerintah gelar rapat bahas keringanan bea masuk impor AS
Ini yang harus dilakukan pemerintah Jokowi-JK hadapi perang dagang dengan AS
Berikut 10 negara terdampak perang dagang Amerika Serikat vs China