Tanpa Penanganan Serius, RI Jadi Negara Paling Terdampak Perubahan Iklim di 2030
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Indonesia menjadi salah satu negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Ancaman berasal dari emisi gas rumah kaca dan kenaikan suhu ini berakibat pada kenaikan permukaan air laut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Indonesia menjadi salah satu negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Ancaman berasal dari emisi gas rumah kaca dan kenaikan suhu ini berakibat pada kenaikan permukaan air laut.
"Menurut sebuah penelitian, Indonesia akan terkena dampak sebesar 0,66 persen hingga 3,45 persen dari PDB (produk domestik bruto) kita pada tahun 2030 karena perubahan iklim," Sri Mulyani dalam acara B20-G20 Dialogue: Energy, Sustainability, and Climate Task Force dikutip di Jakarta, Rabu (31/8).
-
Bagaimana caranya agar iklim usaha di Indonesia bisa menjadi lebih baik di masa depan? Anggawira menuturkan, tantangan Indonesia ke depan dalam iklim usaha yaitu demografi. Menurutnya, demografi yang ada harus mendapatkan akselerasi yang cepat agar lapangan pekerjaan bisa lahir. Di satu sisi, lahirnya lapangan pekerjaan jika suasana dalam negeri kondusif, dan aman. "Sehingga investasi bisa masuk, ahli teknologi bisa masuk. Saya rasa hal-hal ini yang harus menjadi perhatian dan juga tantangan untuk pemerintahan ke depannya," ucapnya.
-
Apa itu perubahan iklim? Menurut PBB, perubahan iklim adalah mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Pergeseran ini mungkin alami, seperti melalui variasi siklus matahari. Namun sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia menjadi pendorong utama perubahan iklim, terutama akibat pembakaran bahan fosil seperti batu bara, minyak dan gas.
-
Bagaimana Indonesia mendorong pemerintah agar mengatasi perubahan iklim di Sidang Umum ke-44 AIPA? “Dalam aspek itu, peran dan visi parlemen sangat penting dan besar untuk tidak hentinya selalu mendorong pemerintah agar melakukan segala upaya tidak hanya bisnis as usual, tapi juga out of the box, melampaui daripada konsep-konsep biasa,” ujar Wakil Ketua BKSAP DPR RI ini.
-
Siapa yang berharap agar iklim usaha di Indonesia menjadi lebih baik? Para pengusaha pun berharap pemimpin negara selanjutnya bisa menciptakan iklim usaha di Indonesia menjadi lebih baik.
-
Apa yang diharapkan oleh pengusaha dari pemimpin negara selanjutnya terkait iklim usaha? "Tentunya harus membawa iklim usaha lebih baik lagi, stabil, dan hal-hal yang berkelanjutan sudah baik sekarang ini dilanjutkan untuk mempercepat dan mengakselerasi proses pembangunan dan mendorong kesejahteraan masyarakat," kata Anggawira kepada merdeka.com, Kamis (19/10).
-
Bagaimana cara mengatasi perubahan iklim? Ada beberapa cara mengatasi perubahan iklim yang bisa dilakukan, di antaranya: Mengehmat Energi Salah satu cara mengatasi perubahan iklim adalah menghemat energi. Dengan menghemat energi, kita bisa mengurangi efek rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim.
Maka Indonesia dengan negara-negara dunia bersama-sama merancang kebijakan pembangunan yang tepat untuk mengatasi perubahan iklim. Salah satu urgensi yang sangat penting adalah mempercepat dan merancang transisi menuju sumber energi yang bersih, bersih, dan juga lebih hijau.
"Ini juga sangat penting karena energi merupakan sumber emisi karbon yang paling penting, sekaligus yang paling mahal dalam mengatasi masalah ini," ujar Ani, sapaannya.
Bendahara Negara ini mengungkapkan sekarang anggaran pemerintah untuk penanganan perubahan iklim hanya dapat menutupi 34 persen dari total kebutuhan sebesar Rp 3.461 triliun atau sekitar Rp 266 triliun per tahun. Namun faktanya lima tahun terakhir, rata-rata belanja iklim sebesar Rp 89,6 triliun atau 3,9 persen dari alokasi APBN per tahun.
"Dengan situasi itu, jelas kebutuhan keuangan berkelanjutan tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Sangat penting bagi kami untuk dapat merancang cara investasi baru agar kami dapat mencapai tujuan ambisius tentang perubahan iklim yang juga akan mengancam kemakmuran dan penghidupan masyarakat," tuturnya
Sehingga, perubahan iklim dan transisi energi menjadi salah satu isu terpenting yang diangkat dalam Presidensi G20 Indonesia. Dia menyampaikan Indonesia menempatkan perubahan iklim dan keuangan berkelanjutan sebagai salah satu prioritas terpenting di jalur keuangan.
Tujuannya untuk menciptakan kerangka kerja global dan menerapkan transisi energi. Termasuk untuk menciptakan transisi energi dengan cara yang berkelanjutan, adil, dan terjangkau. "Karena masing-masing perekonomian sebenarnya memiliki keterjangkauan dan kemampuan yang berbeda dalam menghadapi perubahan iklim ini," jelasnya.
Di sisi lain, Indonesia telah meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform. Platform tersebut diluncurkan agar Indonesia dapat membuat kerangka kerja untuk menyediakan semua pembiayaan yang diperlukan dan memungkinkan untuk mempercepat transisi energi nasional.
"Ini benar-benar merupakan blended finance framework dengan tujuan untuk memobilisasi, baik sumber pendanaan komersial maupun non-komersial secara berkelanjutan dan akuntabel, serta transparan," tandasnya.
Baca juga:
Sepertiga Wilayah Pakistan Terendam Banjir, Kerugian Lebih dari Rp148 triliun
Pupuk Kaltim Target Kurangi Emisi Karbon Hingga 32,5 Persen di 2023
Eropa Alami Kekeringan Terparah Dalam 500 Tahun, Ini Daftar Negara yang Terdampak
Sisi Lain Kekeringan, Benda-Benda Mengejutkan Muncul dari Dasar Sungai dan Danau
Generasi Muda Jadi Kelompok Rentan Terdampak Krisis Iklim
Jokowi: Kalimantan Utara akan Jadi Green Industrial Park Terbesar di Dunia