Target 75 persen di 2019, inklusi keuangan diklaim 60 persen per 2017
Target 75 persen di 2019, inklusi keuangan diklaim 60 persen per 2017. Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), Eni Panggabean, mengatakan inklusi keuangan yang terus meningkat berkat dukungan gerakan non tunai yang digalakkan oleh pemerintah.
Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) menargetkan inklusi keuangan hingga 2019 mencapai 75 persen. Posisi inklusi keuangan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan survei internal Bank Indonesia telah mencapai 60 persen.
Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), Eni Panggabean, mengatakan inklusi keuangan yang terus meningkat berkat dukungan gerakan non tunai yang digalakkan oleh pemerintah.
"Sekarang itu sudah sekitar 50 persen sampai 60 persen. Karena gerakan non tunai terus kita galakkan dimana-mana dan itu menjadikan orang semakin mengenal non tunai," ujar Eni di Hotel Tentrem, Yogyakarta, Senin (28/8).
Eni menjelaskan inklusi keuangan bertujuan menciptakan efisiensi dalam perekonomian. "Karena kita tahu bahwa ada korelasi positif antara non tunai ini dengan pertumbuhan ekonomi, kerena semakin cepat pergerakan suatu perekonomian tentu akan semakin memperkuat pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
Eni optimistis inklusi akan terus meningkat di masa mendatang. Hal tersebut tidak terlepas dari kerja sama yang dilakukan oleh Bank Indonesia bersama kementerian terkait. "Kami optimis nanti dengan tentunya kerjasama semua pihak kementerian dan SNKI dan juga dari perbankan semua mendukung itu," kata Eni.
Eni mencontohkan program elektronifikasi di seluruh jalan tol yang akan diterapkan pada Oktober mendatang, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan. "Salah satunya adalah elektonifikasi di jalan tol bulan Oktober. Harus tetap dikumandangkan, masyarakat harus mulai menggunakan transaksi non tunai," pungkasnya.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia? Melalui Holding Ultra Mikro dengan BRI sebagai induk, bersama PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), perseroan secara grup berupaya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
Baca juga:
Survei: 69 persen masyarakat NTT masih numpang rekening bank
OJK: Sudah saatnya BPR gencarkan penggunaan teknologi
Presiden Jokowi luncurkan pembayaran zakat melalui agen Laku Pandai
Bos OJK: Stabilitas sistem keuangan butuh kekuatan pertahanan
Literasi rakyat rendah buat perusahaan RI banyak dikuasai asing
OJK sebut agen Laku Pandai di Indonesia baru mencapai 300.000
OJK terus genjot inklusi keuangan dengan Agen Laku Pandai