Target RAPBN 2018 Pemerintahan Jokowi dikritik terlalu ambisius

Target RAPBN 2018 Pemerintahan Jokowi dikritik terlalu ambisius. Hal tersebut salah satunya terlihat dari target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen ditengah menurunnya tren beberapa indikator ekonomi. Dari sisi penerimaan, tampaknya pemerintah cukup agresif dengan memasang target yang tinggi sebesar Rp 1.609 T.

2017-08-16 15:00:00

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan dan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 di DPR pada hari ini, Rabu (16/7). Adapun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2018 tersebut telah disampaikan pada bulan Mei lalu dalam Sidang Paripurna DPR RI.

Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, menilai postur anggaran yang dirancang pemerintah dalam RAPBN 2018 cukup ambisius. Hal tersebut salah satunya terlihat dari target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen ditengah menurunnya tren beberapa indikator ekonomi.

"Hal ini misalnya terlihat dari asumsi makro pertumbuhan ekonomi yang ditarget mencapai 5,4 persen. Angka tersebut nampaknya masih terbilang ambisius mengingat beberapa indikator perekonomian saat ini masih menunjukkan tren yang menurun," ujar Bhima di Jakarta, Rabu (16/8).

Bhima mengatakan indikator ekonomi lain yang menunjukkan tren menurun yaitu konsumsi masyarakat sebagai pembentuk 56 persen kue perekonomian mengalami pelemahan jika dibandingkan tahun sebelumnya.

"Kinerja sektor industri pengolahan juga tengah lesu dengan pertumbuhan sebesar 3,54 persen di kuartal II. Sektor perdagangan terpukul penurunan penjualan ritel sehingga hanya tumbuh 3,78 persen di kuartal ke II, atau lebih rendah dari kuartal sebelumnya," jelasnya.

Pemerintah juga menargetkan inflasi sebesar 3,5 persen pada tahun 2018, angka ini lebih rendah dari target APBN-P 2017. Akan tetapi, target inflasi ini sangat mungkin mencapai 3,5 persen apabila pengendalian harga bahan pangan bisa lebih dioptimalkan.

Sementara itu, kurs rupiah ditargetkan sebesar Rp 13.500 per USD, angka tersebut rentan mengalami perubahan melihat faktor eksternal seperti kenaikan Fed rate, penyesuaian balance sheet bank sentral AS, serta kondisi geopolitik yang kurang stabil.

"Banyak yang harus diwaspadai seperti meningkatnya ketegangan di semenanjung Korea akan memberikan sentimen negatif terhadap kurs rupiah di tahun depan. Proyeksi moderat asumsi kurs RAPBN 2018 sebaiknya ada di range 13.800-14.100 per dolar," tuturnya.

Dari sisi penerimaan negara, tampaknya pemerintah cukup agresif dengan memasang target yang tinggi sebesar Rp 1.609,3 triliun. Hal ini terlihat dari kenaikan penerimaan pajak yang mencapai Rp 136,6 triliun atau tumbuh 9,2 persen dibanding target APBNP 2017.

"Berkaitan dengan target penerimaan pajak, sebaiknya pemerintah sedikit berhati-hati karena tahun 2018 tidak ada penerimaan extra seperti tax amnesty. Sementara mengandalkan keterbukaan informasi untuk perpajakan (AEOI) pada tahun depan masih cukup sulit karena prosesnya memakan waktu yang lama," katanya.

Bhima menambahkan, postur RAPBN 2018 dari segi belanja terbilang konservatif dengan kenaikan belanja total hanya 3 persen dibanding APBNP 2017. Sebelumnya di tahun 2017 belanja total Pemerintah naik 14,4 persen. Total belanja yang disodorkan Pemerintah dalam RAPBN 2018 mencapai Rp 2.204 triliun. Pertumbuhan belanja Pemerintah yang kecil lebih disebabkan oleh pengurangan dana transfer daerah sebesar Rp 5,3 triliun dibandingkan tahun 2017.

"Artinya, pemerintah daerah harus bersiap menghadapi penurunan jumlah anggaran yang diterima pada tahun depan. Gelombang pemangkasan anggaran daerah juga diproyeksi masih akan berlanjut sampai akhir tahun 2018 untuk menekan defisit anggaran," pungkasnya.

Baca juga:
MKD akan panggil BURT dan Kesetjenan soal anggaran DPR 2018
DPR minta kenaikan anggaran tahun depan menjadi Rp 5,7 Triliun
Prioritaskan RAPBN 2018, menkeu tunda pembahasan RUU Redenominasi
Arahan APBN 2018, Jokowi ingin uang pajak bisa kembali ke masyarakat
DPR sepakat tambah anggaran Kemhan lebih dari 20 persen
R-APBN 2018, Kementerian BUMN minta anggaran Rp 247,04 miliar
Usai libur Lebaran, sederet agenda besar ini menanti Sri Mulyani

(mdk/bim)