Teluk Jakarta, pemerintah bakal jadikan pulau G lahan terbuka hijau
Terjadi pelanggaran berat dalam reklamasi pulau G.
Pemerintah memutuskan pembangunan pulau G dihentikan selamanya. Untuk selanjutnya, pulau di Teluk Jakarta yang dikembangkan oleh anak PT Muara Wisesa Samudra akan dijadikan sebagai lahan terbuka hijau.
"Apakah nanti itu diambil alih oleh negara, digunakan untuk reboisasi," kata Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli di kantornya, Jakarta, Kamis (30/6).
-
Apa yang menjadi salah satu solusi untuk kemacetan di Jakarta? Wacana Pembagian Jam Kerja Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
-
Bagaimana Kota Tua Jakarta berkembang menjadi pusat perdagangan? Kota ini menjadi markas besar VOC di Hindia Timur dan berkembang pesat dari perdagangan rempah-rempah.
-
Kenapa Jakarta semakin macet? Kemacetan di Jakarta dari waktu ke waktu semakin parah. Hingga kini, macet menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah provinsi DKI.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
Komite Gabungan memutus Muara Wisesa melakukan pelanggaran berat dalam reklamasi pulau G. Mereka membangun pulau di atas kabel milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan mengganggu lalu lintas kapal.
Komite gabungan masih akan mengevaluasi belasan pulau reklamasi lainnya. Evaluasi ditargetkan rampung tiga bulan ke depan.
"Pulau yang belum dievaluasi total jumlahnya 13 lagi. Yang belum dibangun kan juga ada," ujar Rizal.
"Selain itu, Komite Gabungan juga dibebankan untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan dalam proyek reklamasi, yang nantinya akan menjadi benchmark seluruh proyek reklamasi di Indonesia."
Komite gabungan sudah membagi tugas evaluasi. Pulau reklamasi bersinggungan dengan pelabuhan menjadi domain Kementerian Perhubungan.
Pulau yang akan dibangun di laut lepas, urusan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertugas menguji anasis dampak lingkungan dari reklamasi tersebut.
"Komite Gabungan 2 minggu setelah lebaran bekerja lagi, kami beri waktu 3 bulan."
(mdk/yud)