Tempat Kerja Jauh dan Gaji Picu PNS Lakukan Tindak Korupsi
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, pola rotasi beberapa lembaga negara berpeluang membuat aparatur sipil negara (ASN) melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, pola rotasi beberapa lembaga negara berpeluang membuat aparatur sipil negara (ASN) melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
"Ini seperti membuka peluang dan menjadi alasan pembenaran ketika orang melakukan penyimpangan," kata Alex dalam Puncak Peringatan Hakordia Kementerian Keuangan di Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (13/12).
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
-
Siapa yang diperiksa KPK terkait kasus korupsi SYL? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin. Dia hadir diperiksa terkait kasus tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
PNS biasanya ditempatkan berpindah-pindah dan jauh dari keluarga. Ongkos pulang pergi dengan jarak yang jauh ini, menurut Alex memicu mereka membenarkan perilaku penyimpangan.
"Di kejaksaan dan kepolisian, mereka ditempatkan jauh, dan terpisah dari keluarga, ini ongkosnya tinggi sekali," kata dia.
Perbedaan besaran gaji antar lembaga negara yang berbeda ini juga bisa memicu perilaku penyimpangan yang merugikan negara. Alex menyebut gaji pegawai Kementerian Keuangan menjadi barometer bagi pegawai di kementerian atau lembaga lain.
"Kementerian Keuangan ini jadi barometer dari lembaga lain. Coba kalau penghasilan di kementerian keuangan kita bisa sedikit rem," kata dia.
Apalagi gaji para pegawai di kantor pajak. Menurutnya, dengan gaji yang tinggi, para pegawai harus bisa merenungi sumbangsih apa saja yang telah diberikan kepada negara selama ini. "Tapi pelan-pelan dan kita berharap betul dari Hakordia ini menjadi refleksi diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita kerjakan dan lakukan di tempat kita bekerja," kata dia.
Alex mengatakan hal yang paling sulit dalam melakukan perubahan bukan mengubah lingkungan melainkan mengubah diri sendiri. Seseorang harus bisa menyatakan pada dirinya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi atau berperilaku koruptif.
Dalam bekerja ASN harus bisa bersikap profesional untuk menghindari perilaku koruptif. Namun sikap profesional ini juga tidak boleh tergadaikan dengan nilai uang untuk berperilaku koruptif.
Baca juga:
KPK Sindir Pejabat KKN: Kalau Persiapan Pensiun Nabung, Bukan Korupsi
KPK Sentil Pegawai Pajak: Dulu Belum Ada KPK Sudah Kenyang kan? Berhenti Sekarang
KPK Sita Dokumen Kepegawaian Hakim Agung Gazalba Saleh Lewat Sekretaris MA
Negara Gagal Maju karena Korupsi Sudah Mendarah Daging
KPK Serahkan Rp1,9 M ke Kas Negara Hasil Lelang Barang Rampasan
Hakim PN Jakarta Selatan Tolak Gugatan Praperadilan AKBP Bambang Kayun