Temuan Mendag: Tanah Abang dan Mangga Dua Banyak Produk Impor Ilegal, Penjualnya Warga Asing
Mendag menyebut fenomena ini semakin mencolok, terutama di pusat-pusat perdagangan besar seperti Kapuk, Tanah Abang, dan Mangga Dua di Jakarta.
Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut bahwa saat ini marak praktik impor ilegal dan penjualan barang oleh warga asing.
Mendag menyebut fenomena ini semakin mencolok, terutama di pusat-pusat perdagangan besar seperti Kapuk, Tanah Abang, dan Mangga Dua di Jakarta.
- Bentuk Tim Khusus, Mendag Cari WNA Jadi Bandar Pemasok Produk Impor Ilegal ke Mangga Dua dan Tanah Abang
- Kemendag Gerebek 2 Gudang Besar Tampung Barang Impor Ilegal, Begini Praktiknya
- Terungkap Ini Biang Kerok Produk Impor Ilegal Banjir di Tanah Air
- Datangi Jaksa Agung, Mendag Adukan soal 7 Barang Impor Ilegal Banyak Beredar
"Itu yang menarik waktu di Kapuk itu barangnya dari negara tertentu, yang mengimpor juga orang asing dan yang jual di sini juga orang asing. Jadi impor orang asing, yang jualan juga orang asing, jadi ini yang kami lihat mulai marak ya," kata Zulhas dalam acara Konferensi Pers dan Pemusnahan Pakaian Bekas (Balpres), Cikarang, Jawa Barat, Selasa (6/8).
Zulhas menyoroti masalah ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di berbagai provinsi lainnya, di mana banyak warehouse yang menyimpan barang-barang impor tanpa dokumen sah dan dijual secara online.
"Banyak warehouse juga yang menampung barang-barang impor itu yang tidak dilengkapi dokumen yang sah dan juga dilakukan penjualan secara online," jelas dia.
Zulhas bilang banyak industri lokal, seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, keramik, kosmetik, dan elektronik, terancam gulung tikar akibat persaingan tidak sehat yang ditimbulkan oleh barang-barang ilegal tersebut.
"Oleh karena itu kita meminta seluruh pihak untuk bekerja sama agar ini bisa kita tertibkan, sehingga sekali lagi keluhan yang betubi-tubi datang kepada kami, Kementerian Perindustrian banyak industri tekstil pakaian jadi, alas kaki, keramik, kosmetik, elektronik itu terancam gulung tikar karena yang kami temukan di lapangan ini nampaknya sudah mulai melanggar tapi kok jadi gejala umum," tegasnya.
Oleh sebab itu, Zulhas menekankan pentingnya upaya kolektif untuk mengatasi masalah ini, agar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dapat tercapai.
Menurutnya, jika pemerintah terus gencar membereskan industri ini, perekonomian Indonesia akan tumbuh pesat, khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
"Nah ini memag harus menjadi perhatian kita serius agar industri kita tidak, keinginan kita apalagi nnti pemerintahan baru ya ingin tumbuh 8 persen. Kalau ini kita tidak bereskan tentu tidak mudah mencapai 8 persen itu," tambah dia.
Zulhas meminta kepada seluruh pihak untuk bekerja sama dalam menertibkan masalah ini. Dia berharap kerja sama yang kuat antara semua pihak dapat mengatasi isu ini dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih baik.
"Saya kira kita satu tim, tim itu perlu perlu kerja sama yang kuat," pungkas Zulhas.