Temuan Ombudsman: Masih Ada Bank Minta Agunan Pinjaman KUR di Bawah Rp100 Juta, Ini Termasuk Pelanggaran
Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Ombudsman menemukan 12 debitur KUR di wilayah Kota Padang yang dimintai agunan oleh pihak bank.
Ombudsman Republik Indonesia menemukan adanya debitur atau pihak yang mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang meminjam di bawah Rp100 juta namun dipersyaratkan agunan oleh salah satu bank BUMN.
"Hasil monitoring Ombudsman ke UMKM di Kota Padang, kami menemukan keluhan adanya debitur KUR yang meminjam di bawah Rp100 juta namun dipersyaratkan agunan oleh pihak bank," kata Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika di Padang, Sumatera Barat, Rabu.
- Ombudsman Dukung Cetak Sawah dengan Penguatan Irigasi untuk Pangan Masa Depan
- Ombudsman Minta Tambahan Anggaran Rp201,72 Miliar untuk Tahun 2025
- Buntut Kasus di BTN, Ombudsman: Bunga Investasi Tinggi Itu 99,9 Persen Terindikasi Penipuan
- Ombudsman Selesaikan 57 Laporan Masyarakat Senilai Rp11,6 Miliar di 2023
Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Ombudsman menemukan 12 debitur KUR di wilayah Kota Padang yang dimintai agunan oleh pihak bank.
Dalam temuan itu, Yeka mengungkapkan agunan tersebut juga bermacam-macam seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor hingga sertifikat rumah. Adapun total valuasi agunan dari nasabah KUR BRI tersebut diperkirakan mencapai Rp656 juta.
Yeka menegaskan persyaratan yang dibuat pihak bank dengan menahan agunan nasabah KUR yang meminjam di bawah Rp100 juta bertentangan dengan Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.
Isi Aturan
Dalam pasal itu disebutkan bahwa agunan tambahan tidak diberlakukan kepada peminjam di bawah Rp100 juta. Lengkapnya hal itu tertuang pada Pasal 14 Ayat 3 yang menyatakan agunan tambahan tidak diberlakukan bagi KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp100 juta.
"Sehingga dapat dipastikan terjadi maladminitrasi terkait dengan penahan agunan tersebut," kata dia.
Di satu sisi dia menyampaikan terjadi maladministrasi tersebut karena kurangnya sosialisasi terkait Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.
Oleh karena itu, Ombudsman meminta seluruh bank terutama pihak perbankan BUMN menyosialisasikan peraturan tentang pelaksanaan KUR agar tidak menimbulkan maladministrasi di kemudian hari bagi debitur lainnya.