Temui menkeu, ini usul Mendag Lutfi berantas impor ilegal

Lutfi meminta kemenkeu bisa mengalokasikan dana APBN-P biayai surveyor impor.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mendatangi Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (21/3). Selepas pertemuan selama 1,5 jam itu, dia mengaku membahas beberapa isu terkait pabean, sekaligus memperkenalkan diri karena belum lama menjabat.

Salah satu isu yang mencuat adalah wacana perlunya negara membiayai surveyor untuk komoditas penting supaya independen. Ini ide dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) mencuat selepas ada kasus impor beras dari Vietnam. Beras yang disebut dari Thailand, ternyata datang dari Vietnam dan mengandung chlorin, zat pemutih yang berbahaya buat manusia.

Berkaca dari kasus beras itu, ada indikasi surveyor pelabuhan tidak menjalankan perannya dengan maksimal, karena mereka dibayar oleh importir.

"Dibilang surveyornya itu musti dibayar pemerintah, tapi kalau dibayar pemerintah harus budgeting dong, kan musti APBN, jadi saya mesti tulis surat (ke menkeu)," kata Lutfi.

Masalahnya, APBN 2014 tidak menganggarkan sejak awal biaya untuk surveyor pelabuhan. Lutfi mengatakan, dari pertemuan dengan Menteri Keuangan Chatib Basri , dia disarankan mencari peluang itu di APBN Perubahan.

"Iya, tentunya (APBN-P), intinya musti ada yang bayar (surveyor) supaya kita menjadi wasit yang baik," ujarnya.

Bekas Duta Besar Indonesia untuk Jepang dan Mikronesia ini mengaku anggaran surveyor yang mereka minta tak akan besar. Oleh karena itu, dia optimis usulan itu di APBN-P akan disetujui DPR . "Saya tidak ingat angka persisnya. Tapi kecil kok, angkanya di bawah Rp 100 miliar," ungkapnya.

Tak cuma soal pembiayaan surveyor, Lutfi mengatakan Kementerian Perdagangan punya dua tanggungan lain yang bisa mereka ubah segera, supaya impor beras jadi lebih transparan.

Pertama adalah membedakan pos tarif, lalu pengusaha yang ingin berbisnis beras khusus wajib berstatus Importir terdaftar (IT). Dulu, importir beras cukup berbekal Nomor Importir Khusus (NIK) yang syaratnya mudah.