Terindikasi korupsi, KSPI suarakan ganti direksi PT Pos Indonesia
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut adanya indikasi korupsi pada PT Pos Indonesia terhadap laporan keuangan tahun 2016 lalu. Untuk itu, dia turut menyuarakan agar mengganti Direksi perusahaan berplat merah tersebut.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut adanya indikasi korupsi pada PT Pos Indonesia terhadap laporan keuangan tahun 2016 lalu. Untuk itu, dia turut menyuarakan agar mengganti Direksi perusahaan berplat merah tersebut.
"Setelah ada #2019GantiPresedin sempat ramai di media sosial kini sudah ada hastag (#)2019 ganti direksi itu sudah bagus dan saya mendukung tetapi pada dasarnya seluruh rakyat harus digerakkan karena pos milik rakyat," kata Said di Jakarta, Rabu (18/4).
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Siapa yang dijamin BPJS Ketenagakerjaan? Seluruh pemain timnas yang berlaga di Piala AFF yang digelar di Stadion Jakabaring, Palembang ini akan dilindungi keselamatannya, sejak saat latihan terlebih saat pertandingan.
-
Kenapa Pemkot Bontang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan? Tujuan kegiatan ini adalah untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021. Tentang optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketengakerjaan dan untuk menjamin perlindungan sosial para pekerja di wilayah Kota Bontang.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dan Asosiasi ALB Kadin? BPJS Ketenagakerjaan dan 11 Anggota Luar Biasa (ALB) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menjalin kerja sama dalam perlindungan pekerja.
-
Kapan Kepala BPIP meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila di bantaran Kali Code Yogyakarta? Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi, meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila sekaligus membagikan Program Basis (Bantuan Atasi Stunting) berupa pemberian makanan sehat serta pemberian paket belajar kepada anak-anak Bantaran Kali Code Yogyakarta, Senin (28/8/23).
Dari data yang dimilikinya, pendapatan perusahaan milik negara tersebut sebesar Rp 4,45 triliun. Sedangkan biaya oprasional mencapai Rp 4,25 triliun dan laba yang diterima sekitar Rp 200 miliar. Laba tersebut menurutnya tidak sepenuhnya hasil perusahaan tetapi dari penjualan aset.
"Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengendus adanya upaya merekayasa pembukuan sehingga seakan-akan mengalami keuntungan dengan cara penjualan asset berupa saham di bank Mantap. Di mana dari jumlah tersebut sebesar Rp 200 miliar dimasukkan sebagai pendapatan. Padahal semestinya seluruh penjualan aset saham tidak boleh dimasukkan sebagai pendapatan yang menjadi keuntungan," imbuhnya.
Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI), Henri Joni magatakan, akan menyerahkan persoalan ini ke ranah hukum. Sebab, selama ini audiensi yang dilakukan pihaknya dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berjalan alot.
"Kita yang meminta untuk audiensi ke kementerian kira-kira tiga minggu lalu perosoalan yang kita sampaikan kondisi tata kelola perusahaan kemudian kasus yang menonjol waktu itu kan adalah PHK sepihak itu yang kemudian kita sampaikan pada pertmuan itu kita sudah sampaikan secara gamblang sudah disampaikan. Tapi belum direspon. Sehingga apa yang menjadi persoalan ini belom tersampaikan. Serikat pekerja mendukung sepenuhnya, pada intinya kita menyerahkan persoalan ini ke hukum," kata dia.
Sementara itu Praktisi Hukum, Heri Firmansyah mengungkapkan persoalan yang terjadi pada PT Pos Indonesia saat ini tidak bisa hanya sekedar melaporkan. Terlebih secara bersama-sama serikat pekerja juga harus mengawal kasus ini.
"Tapi kita lihat persoalan itu sejauah mana dan kita kawal. Kalau ini dikawal tuntas jadi pelajaran bersama. Perlu banyak penajaman dari hulu sampai hilir tidak bisa berharap dari depan saja. Ke depan bagaimana membangun ini lebih baik tidak perlu memunculkan hal-hal ini lagi," tandasnya.
Baca juga:
PT Pos berbenah diri di bisnis pengiriman barang
Pemerintah ingin kode pos terintegrasi big data dorong ketepatan lokasi pengiriman
BTN dan Pos Indonesia perkuat sinergi dengan program anyar
PT Pos Indonesia Rilis perangko DILAN 1990, kaum milenial langsung menyerbu
Prangko Dilan banyak dicari anak muda masa kini, ini cara mendapatkannya