Terjadi tumpang tindih, jumlah kementerian diusulkan dipangkas

Namun, presiden memiliki hak prerogatif menentukan jumlah kementerian/lembaga yang diinginkan.

2014-09-05 16:27:35

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengusulkan agar dilakukan pengurangan jumlah kementerian/lembaga. Berdasarkan evaluasi terhadap kinerja 34 kementerian/lembaga saat ini, terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas antarlembaga pemerintah tersebut.

Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik Kementerian PAN-RB Rusdianto enggan menyebutkan institusi pemerintah mana yang tumpang tindih dan mendapatkan rapor merah.

"Telah disampaikan ke pak menteri ada evaluasi untuk itu. Ya dicatatan pak menteri hasil rekomendasi ada tumpang tindih, menjalankan tugas, pokok, dan fungsi lainnya," ujar Rusdianto, Jakarta, Jumat (5/9).

Menurutnya, penciutan jumlah kementerian/lembaga menjadi jalan keluar menghilangkan masalah tumpang tindih pekerjaan. Namun, presiden memiliki hak prerogatif menentukan jumlah kementerian/lembaga yang diinginkan. "Ya kalau terjadi tumpang tindih harus dikurangi," kata dia.

Berdasarkan pengalaman, setiap periode kepemimpinan di Indonesia memiliki perbedaan pilihan dan jumlah kementerian/lembaga. Sekedar ilustrasi, era Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur, Departemen Penerangan diubah menjadi Departemen Perhubungan.

Sementara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membelah Departeman Perdagangan dan Perindustrian menjadi Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

"Ini sekali lagi tergantung dengan program dan visi misi presiden. Karena kelembagaan itu merupakan alat untuk mencapai apa yang diinginkan," jelas dia.

(mdk/yud)