Terus meningkat, transaksi repo antar bank tembus Rp 1,8 triliun
Minat perbankan untuk memasok likuiditas dari transaksi repo juga meningkat.
Bank Indonesia mencatat nilai transaksi penjualan surat berharga dengan syarat dibeli kembali (repurchase agreement/repo) terus meningkat. Transaksi repo antarbank sudah mencapai Rp 1,8 triliun, atau semakin mendekati proyeksi Rp 5 triliun pada akhir tahun.
Kepala Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI, Nanang Hendarsyah mengatakan, peningkatan itu terjadi menjelang perubahan instrumen bunga acuan dari BI Rate menjadi bunga repo bertenor 7 hari pada Agustus 2016 mendatang.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Kapan kinerja industri perbankan Indonesia terjaga stabil? Di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan gejolak geopolitik global, kinerja industri perbankan Indonesia per Juni 2024 terjaga stabil," jelas Mahendra Siregar dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Jumat (2/8).
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
"Sekarang masih sekitar Rp 1,8 triliun dibandingkan periode Januari-Februari 2016 nol (0)," ujar dia di kantornya, Jakarta, Kamis (21/7).
Nanang mengatakan, minat perbankan untuk memasok likuiditas dari transaksi repo juga meningkat. Hingga Kamis ini, kata dia, 64 bank, termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) sudah menyepakati Global Master Repurchase Agreement (GMRA). Sementara yang aktif melakukan transaksi repo sebanyak 25 bank.
"Kami masih 'stick' (tetap) menjadi '7 Days Repo' karena akan menjadi kanal utama transaksi kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan," jelas dia.
Diharapkan pada akhir tahun, transaksi repo dapat mencapai Rp 5 triliun. Dia optimistis target itu dapat tercapai. Terlebih, saat ini perbankan juga sudah beralih dari kegiatan meminjam likuiditas antarbank tanpa agunan di Pasar Uang Antar Bank (PUAB) ke transaksi repo.
Tercatat, transaksi pinjam meminjam likuiditas antar bank tanpa agunan atau Pasar Uang Antar Bank (PUAB) kini stagnan di Rp 11 triliun per hari.
"Dan kita harapkan repo akan mencakup bukan hanya bank, industri keuangan non bank juga kita dorong untuk repo tentunya koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan," ujar dia.
Bank Indonesia mendorong transaksi repo untuk lebih aktif digunakan, karena akan mengurangi segmentasi pasar. Transaksi repo membutuhkan agunan sebagai jaminan meminjam likuiditas. Dengan adanya agunan ini, bank-bank besar sudah tidak khawatir lagi meminjamkan likuiditas kepada bank-bank kecil. Selain itu, 'credit line' antarbank akan lebih terbuka.
BI juga pada 19 Agustus 2016 secara resmi akan mengganti instrumen suku bunga acuan BI Rate yang bertenor 12 bulan menjadi Repo Rate yang bertenor 7 hari (7-Day Repo Rate). Penggantian instrumen bunga acuan ini agar mempercepat transmisi kebijakan moneter ke sektor riil.
Baca juga:
BI: Pengembangan CCP sesuai dengan komitmen Indonesia di G20
Ini cara BI kurangi risiko sistemik pasar keuangan dalam negeri
BI pede pertumbuhan kredit bank terus menanjak tahun ini
Pengamat nilai penurunan BI rate belum rangsang ekonomi RI
Ada UU tax amnesty, bos BI yakin ekonomi RI tumbuh di atas 5 persen
Ada tax amnesty, Indonesia kebanjiran dana asing Rp 97 triliun
BI harus tambah cadangan emas hadapi Brexit dan Amerika Serikat