Total pasrah jika kontrak Blok Mahakam tak diperpanjang

Total berharap bisa segera ada keputusan dari pemerintah.

Beberapa peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat menyatakan kontrak kerja sama (KKS) yang dipegang oleh perusahaan Total E&P Indonesie atas Blok Mahakam harus segera diakhiri. Mereka pun menyatakan blok tersebut harus kembali dikelola pemerintah melalui Pertamina.

Department Head Media Relations Total Kristanto Hartadi menyatakan, pihaknya saat ini menunggu keputusan pemerintah terkait permohonan perpanjangan kontrak blok tersebut. Menurut dia, pernyataan para peserta konvensi merupakan proses politik.

"Konvensi itu proses politik, dan bahwa pandangan-pandangan untuk tidak diperpanjang kontrak total juga sudah banyak. Kami dalam posisi ini tetap menunggu saja keputusan dari pemerintah," ujar Kristanto saat berbincang dengan merdeka.com, Senin (24/2).

Kristanto mengatakan, pihaknya hanya berharap segera ada keputusan dari pemerintah. Sebab, menurut dia, jika keputusan itu tidak segera ditetapkan, dapat berpengaruh pada proses produksi Blok Mahakam.

"Kalau cepat diputuskan, lebih baik. Karena banyak hal yang harus diputuskan jauh-jauh hari," ungkap dia.

Selanjutnya, Kristanto menerangkan, tahun 2014, Total terus berupaya untuk menekan laju penurunan produksi di Blok Mahakam. Menurut dia, kapasitas produksi Blok Majakam saat ini sebesar 1.761 juta metrik kaki kubik gas per hari.

"Dulu pas puncaknya tahun 2010 bisa mencapai 2.500 juta metrik kaki kubik gas per hari," pungkas dia.

Sebelumnya, beberapa peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat menyatakan kontrak Total di Blok Mahakam tidak boleh diperpanjang. Pernyataan itu diucapkan oleh Gita Wirjawan dan Dino Patti Djalal.

Baca juga:
5 Fakta di balik isu Patra Niaga tak bayar lembur sopir 6 tahun
Tiap hari, listrik di Pulau Karimunjawa hanya nyala 6 jam
Demo sopir truk Patra Niaga tak ganggu suplai BBM ke SPBU
Alasan Pertamina ogah bangun kilang tak masuk akal
Sistem upah baru buat gaji sopir truk tangki Pertamina berbeda