Tugas Berat Prabowo Tahun Depan: Bayar Utang Negara Jatuh Tempo Rp800 Triliun
Permasalahan lainnya ialah potensi melebarnya defisit APBN 2025 akibat terbatasnya penerimaan negara.
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) Indonesia pada Minggu, 20 Oktober 2024 di Gedung MPR RI, Jakarta. Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani menyebut ada tiga tantangan berat perekonomian Indonesia saat ini.
Pertama, tantangan pekerjaan berat yang dihadapi Presiden Prabowo ialah sisi fiskal yang mengalami tekanan. Salah satu pekerjaan rumah besar yang harus diatasi Prabowo ialah pembayaran jatuh utang tempo senilai Rp800 triliun di tahun depan.
- Tim Prabowo: Butuh Tambahan Anggaran Rp300 Triliun untuk Pacu Pertumbuhan Ekonomi
- Pemerintah Prabowo Harus Bayar Utang Negara Rp800 Triliun di 2025
- Tim Prabowo: Badan Penerimaan Negara Buat Tambal Anggaran yang Bocor
- Prabowo Dikabarkan Bakal Naikkan Rasio Utang, Apindo: Negara Tidak Boleh Gagal Bayar Utang
"Problem fiskal utama dengan jatuh tempo hutang sekitar Rp 800 triliun tahun 2025. Dengan kompleksitas fiskal yang ada, jajaran Kementerian Keuangan diharapkan mempunyai terobosan yang solutif," ujar Ajib di Jakarta, Minggu (20/9).
Permasalahan lainnya ialah potensi melebarnya defisit APBN 2025 akibat terbatasnya penerimaan negara. Sementara itu, anggaran untuk belanja negara justru mengalami kenaikan signifikan.
"Belanja APBN 2025 sebesar Rp3.613,1 triliun diproyeksikan ditopang oleh penerimaan negara yang prediksinya mencapai Rp3.005,1 triliun. Artinya potensi defisit lebih dari 600 triliun akan menjadi penambah hutang negara," beber dia.
Permasalahan mendasar kedua adalah masih tingginya angka pengangguran di Indonesia. Data tahun 2024 ini menunjukkan angka pengangguran sebesar 5,2 persen.
Di sisi lain, pengaruh investasi terhadap pembukaan lapangan pekerjaan justru menjadi tidak bisa diandalkan. Padahal, pencapaian investasi selama 5 (lima) tahun terakhir berhasil melampaui target.
"Artinya investasi mengalami penurunan dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.
Permasalahan ketiga yang harus dihadapi Prabowo adalah kemiskinan. Kondisi ini kian diperburuk dengan tren pelemahan daya beli yang membuat banyak kelompok masyarakat kelas menengah turun kelas.
"Pemerintah harus betul-betul mendorong kebijakan yang pro dengan pemerataan dan mendorong pengurangan angka kemiskinan," tegasnya.
Optimalkan Realisasi Program Prioritas
Atas sejumlah permasalahan ekonomi tersebut, Presiden Prabowo diminta mengoptimalkan realisasi program prioritas yang tercantum dalam Asta Cita. Dari 8 (delapan) program unggulan, 5 (lima) diantaranya tentang ekonomi.
"Artinya presiden sudah sangat memahami bahwa masalah dan tantangan ke depannya adalah tentang masalah perekonomian," sebutnya.
Prabowo juga diminta untuk memperkuat program reformasi ekonomi struktural. Hal ini demi mendongkrak efisiensi dan produktivitas sektor sektor ekonomi melalui perubahan fundamental dalam sistem ekonomi, melalui kemudahan regulasi dan percepatan infrastruktur.
"Hal ini bisa tercapai, ketika jajaran kabinetnya mau dan mampu menterjemahkan program presiden dalam kerangka reformasi struktural tersebut," tandasnya.
Diketahui, utang jatuh tempo pemerintah Indonesia mencapai Rp800,33 triliun pada 2025, tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan nilai utang itu tidak menjadi masalah, selama kondisi pemerintahan stabil.
Sri Mulyani menegaskan, risiko dari utang jatuh tempo itu terbilang kecil jika keuangan negara stabil ke depannya.
"Jadi kalau negara ini tetap kredibel, APBN-nya baik, kondisi ekonominya baik, kondisi politiknya stabil, maka revolving itu sudah hampir dipastikan risikonya sangat kecil karena market beranggapan 'oh negara ini tetap sama'," sambungnya.
Perlu diketahui, angka utang jatuh tempo Rp800,33 triliun yang akan ditanggung pemerintah Prabowo - Gibran itu diantaranya Rp705,5 triliun merupakan Surat Berharga Negara (SBN), dan sisanya Rp94,83 triliun dari jatuh tempo pinjaman.