UU Tax Amnesty digugat ke MK, ini tanggapan Sofyan Wanandi
"kami anggap semua UU juga digugat kok, biarin saja," ucap Sofyan.
Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sofjan Wanandi angkat bicara terkait digugatnya Undang Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Sofyan, hal ini sudah biasa karena semua Undang Undang yang baru di Indonesia pasti akan digugat.
"kami anggap semua UU juga digugat kok, biarin saja," ucap Sofyan di Kementerian Keuangan, Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (11/7).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Apa yang ditawarkan Adira Finance di Jakarta Fair Kemayoran? Dalam rangka tema HUT tahun ini, yaitu Jakarta sebagai Kota Global Dengan Berjuta Pesona, Adira Finance hadirkan Kampung Adira di Jakarta Fair dengan tujuan menyediakan solusi finansial yang unik dan mempesona bagi para pengunjung melalui sinergi dengan ekosistem.
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Siapa yang menyerahkan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya kepada Pemerintah Republik Indonesia? Hal tersebut diawali dengan penandatanganan dokumen-dokumen peralihan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya dari tangan Co Batavia en Ommenlenden kepada Basis Co Jakarta Raya.
Sofyan menegaskan, gugatan UU Tax Amnesty tidak akan mempengaruhi minat masyarakat Indonesia yang ingin menikmati fasilitas beleid anyar ini. Pimpinan Mahkamah Konstitusi juga dipercaya tidak akan mengabulkan gugatan tersebut.
"Seharusnya pimpinan-pimpinan Mahkamah Konstitusi ini sadar kalau aturan ini untuk kepentingan bersama dan menggerakkan ekonomi. Jadi harus dilihat juga untung ruginya bagi ekonomi Indonesia. Jadi, hampir semua UU dimasukkan juga ke MK, enggak ada sesuatu yang baru," katanya.
Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan sedang menyiapkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) mengenai prosedur, instrumen dan hal lainnya terkait penerapan aturan pengampunan pajak.
"Itu PMK-nya ada beberapa, ada prosedur, termasuk UKM bisa dapat fasilitas Tax Amnesty. Juga instrumen lain dimasukkan. Perbankan juga bisa gunakan instrumen untuk gerakkan ekonomi. Menurut saya, uang yang masuk digunakan untuk menggerakkan ekonomi itu Rp 2.000 triliun," tutupnya.
Untuk diketahui, UU Tax Amnesty akan digugat ke MK oleh Yayasan Satu Keadilan (YSK) bersama Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Mereka meminta MK membatalkan UU Tax Amnesty karena hanya melegalkan praktik pencucian uang.
Baca juga:
Bos Mandiri siap 'tarik' dana masyarakat Indonesia di luar negeri
Ini yang dibicarakan para bankir dengan Kemenkeu soal Tax Amnesty
Ada tax amnesty, Indonesia kebanjiran dana asing Rp 97 triliun
UU Tax Amnesty dicurigai jadi pesanan pengemplang pajak
'Tax Amnesty beri diskon besar-besaran untuk pengemplang pajak'
PERADI: UU Pengampunan Pajak itu praktik legal pencucian uang
Tax amnesty dinilai tidak sesuai dengan prinsip pembentukan UU