Viral WNI Beli Sepatu Harga Rp10 Juta di Luar Negeri Ditagih Pajak Rp31 Juta, Menkeu Sri Mulyani Bilang Begini

Respons Sri Mulyani Soal Curhatan WNI Beli Sepatu di Luar Negeri Ditagih Rp31 Juta oleh Bea Cukai

Direktorat Jenderal Bea Cukai kembali menuai kritik publik setelah video keluhan seorang warga negara Indonesia (WNI), viral di media sosial.

Dalam keterangan video tersebut, dia menceritakan pengalamannya mendapat tagihan bea masuk Rp31 juta.

Dalam keterangan WNI tersebut, dia membeli sepasang sepatu seharga Rp10 juta di luar negeri. 

Namun ketika masuk ke Indonesia, sepatu tersebut tertahan di Bea Cukai.

Bea Cukai merinci jasa kirim yang digunakan oleh warganet tersebut adalah DHL.

DHL memberitahukan CIF atau nilai pabean senilai USD35,37 atau Rp562.736.

Sementara setelah dilakukan pemeriksaan, nilai CIF atas barang tersebut adalah USD553,61 atau Rp8,81 juta.

Untuk itu, Bea Cukai mengenakan sanksi administrasi. 

Detail bea masuk yang perlu dibayar untuk pembelian barang impor tersebut terdiri dari bea masuk 30 persen senilai Rp2,64 juta, PPN 11 persen senilai Rp1,26 juta, PPh impor 20 persen senilai Rp2,29 juta, dan sanksi administrasi Rp24,73 juta.

Sehingga total tagihannya menjadi Rp30,92 juta.

Pengalaman tersebut kemudian viral dan menjadi pembahasan publik. 

Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Kementerian Keuangan pun menuai kritik publik atas kondisi yang dialami WNI tersebut.

Tidak hanya itu, konten kreator Medy Renaldy juga mengalami pengalaman mengecewakan.

"Harusnya bisa jadi perwakilan kreator Indonesia buat unboxing produk Transformers yang baru aja rilis worldwide, tapi paketku nyangkut di Bea Cukai,” cuit Medy melalui akun X miliknya.

Produk yang seharusnya didapatkan oleh Medy Renaldy adalah sebuah robot Transformers Megatron Auto-Converting Robot Flagship. Ini merupakan robot Megatron yang dapat berubah dengan sendirinya.

Menanggapi kritik publik tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani turun tangan mendatangi kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta.

Melalui akun Instagram @smindrawati, dia menjelaskan, ditemukan indikasi harga yang diberitahukan oleh perusahaan jasa titipan (PJT) lebih rendah dari yang sebenarnya (under invoicing).

"Namun, masalah ini sudah selesai karena Bea Masuk dan Pajaknya telah dilakukan pembayaran, sehingga barangnya pun sudah diterima oleh penerima barang," kata Sri Mulyani, dikutip Minggu (28/4).

merdeka.com

Sri Mulyani pun meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan perbaikan layanan dan memberikan penjelasan termasuk edukasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan yang berlaku.

Mengingat dalam undang-undang, Bea Cukai merupakan lembaga yang bertugas untuk memberikan perlindungan perbatasan, pengumpulan pendapatan, fasilitator perdagangan, dan bantuan industri.

"Saya minta BC (Bea Cukai) terus melakukan perbaikan layanan dan proaktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan dari berbagai K/L yang harus dilaksanakan oleh BC sesuai mandat UU yaitu sebagai border protection, revenue collector, trade facilitator, dan industrial assistance," imbuhnya.

Sri Mulyani juga meminta Bea Cukai untuk bekerjasama dengan para pihak terkait agar dalam pelayanan dan penanganan masalah di lapangan dapat berjalan cepat, tepat, efektif sehingga memberikan kepastian kepada masyarakat.

"Saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah dan terus membantu memberikan masukan maupun dukungan lain agar pelayanan dan kinerja BC dan Kemenkeu terus membaik," pungkasnya.