Wamendag: Jepang belum gugat hilirisasi di WTO
Bayu Krisnamurthi menegaskan sikap Indonesia jika komunikasi tidak mencapai jalan terang.
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengakui niat Jepang untuk menggugat aturan hilirisasi Indonesia ke WTO belum terlaksana. Menurut Bayu Jepang saat ini masih inisiatif menyelesaikan masalah ini secara bilateral.
"Jepang kita masih konsultasi intens, dan kita bisa memahami penting terus berkomunikasi dengan dia," ucap Bayu di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (21/4).
-
Apa yang disosialisasikan Kemendag? Kementerian Perdagangan berupaya untuk terus mendorong kinerja ekspor dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum. Untuk itu, Kemendag menggelar sosialisasi dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terbaru mengenai ekspor pada Selasa, 18 Juli 2023.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Apa yang dilakukan Kemensos di Kabupaten Tulungagung? Kementerian Sosial berkolaborasi memberikan pelayanan operasi katarak bagi PPKS lanjut usia (lansia) di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, menggandeng Pemkab Tulungagung, RSUD Dr. Iskak, YPP, SCTV, Indosiar serta Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI).
-
Bagaimana Kemendag mendorong peningkatan hubungan perdagangan antar negara APT? Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono.
-
Bagaimana Kemendag memfasilitasi eksportir Indonesia di pameran EIM? “Kemendag memfasilitasi puluhan eksportir Indonesia untuk memamerkan produk-produk potensial melalui pameran EIM agar pangsa pasar produk Indonesia di negara Meksiko semakin luas,” tambahnya.
-
Bagaimana cara Kemendag mengatasi maraknya peredaran barang impor ilegal? "Merespons maraknya peredaran barang dilarang, importasi sesuai ketentuan Permendag 40 tahun 2022 dan seterusnya, saya memimpin langsung pemusnahan sebanyak Rp 174,81 miliar barang-barang yang kita anggap ilegal. Termasuk pakaian bekas dan minuman-minuman yang tak berizin," kata Mendag.
Dalam pandangannya, Bayu yakin pemerintah Jepang sesungguhnya ditekan oleh para pengusaha. Sebab, pengusaha kesulitan meraup keuntungan karena aturan hilirisasi. Meski begitu, Bayu menegaskan sikap Indonesia jika komunikasi tidak mencapai jalan terang.
"Kalau mereka ke WTO kita siap. Sampai sekarang masih komunikasi antar dua negara saja," tutupnya singkat.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi membeberkan alasan pemerintah Jepang menggugat aturan larangan ekspor mineral mentah Indonesia di organisasi dagang dunia (WTO). Menurutnya, pemerintah negeri Matahari Terbit itu mendapatkan tekanan dari Mitsubishi, salah satu produsen otomotif terbesar disana.
"Ini Mitsubishi tiap hari datang ke kantor pemerintah Jepang jam 9 pagi. Dibayar anak buahnya 1 untuk mengetuk pemerintah Jepang bagaimana nasib 4.000 karyawan dia (Mitsubishi). Ini dilakukan setiap hari, di manapun dan kapanpun," kata Lutfi beberapa pekan lalu.
Produksi otomotif Mitsubishi tergantung kepada pasokan nikel Indonesia, sebagai bahan baku utama. Data Kementerian Keuangan Jepang mencatat, impor bijih nikel pada 2011 mencapai 3,65 juta ton. Di mana, sekitar 53 persen atau 1,95 juta ton bijih nikel berasal dari Indonesia.
"Sehingga pemerintah Jepang tidak bisa menahan. Kita tentunya ingin mesti ada notifikasi dulu ke Jepang. Jadi kira-kira Jepang menuju ke sana (WTO)."
Padahal, menurut Lutfi, Jepang tidak ingin membawa masalah itu ke WTO. "Pengalaman saya (duta besar) di Tokyo selama 3,5 tahun, Jepang ingin menyelesaikan dengan baik-baik."
Baca juga:
Kemendag sulit rumuskan regulasi bisnis online
Wamendag pede produk Indonesia siap serbu Taiwan
Wamendag: 95 persen ekspor Indonesia diangkut kapal asing
Wamendag perjuangkan kelapa sawit Indonesia di simposium UNCTAD
Akhir April 2014, mainan tanpa SNI dilarang beredar