Wapres JK ajak Malaysia tingkatkan pendidikan warga perbatasan
"Sebelumnya kita banyak melihat bahwa perbatasan Malaysia jauh lebih baik dari kita. Tapi sekarang ini dengan pembangunan-pembangunan pintu gerbang tentu punya dampak yang baik sehingga meningkatkan kehidupan masyarakat di sana," kata JK.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengakui kondisi wilayah perbatasan di Indonesia jauh tertinggal dibanding Malaysia. Namun, dengan perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan, maka wilayah perbatasan RI sudah lebih baik dalam aspek ekonomi, sosial, politik, dan keamanan.
"Sebelumnya kita banyak melihat bahwa perbatasan Malaysia jauh lebih baik dari kita. Tapi sekarang ini dengan pembangunan-pembangunan pintu gerbang tentu punya dampak yang baik sehingga meningkatkan kehidupan masyarakat di sana," kata JK di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (12/7).
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Apa yang dikritik oleh Jusuf Kalla terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Siapa yang Jusuf Kalla kritik terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
-
Apa yang diungkapkan Jusuf Kalla mengenai pembelian alutsista bekas? Pemerintah membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas dengan harga murah bukan terjadi saat ini saja. Hal tersebut dinungkapkan langsung Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) yang pernah berpasangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Pemerintah Beli Alutsista Bekas Umur 25 Tahun Harganya Rp1 Triliun kata JK dikutip dari Antara, Kamis (11/1) "Saya kira pemerintah 'kan tidak satu kali ini beli bekas (alutsista bekas), tetapi selalu murah. Murah sekali barang bekas itu sebetulnya, apalagi kalau sudah tua,"
Wapres JK mengakui, Indonesia masih kalah tertinggal dengan Malaysia dalam hal pendidikan di wilayah perbatasan. "Akibatnya, anak-anak Indonesia yang bapaknya keluarganya bekerja di sawah itu kurang mendapat perhatian dalam segi pendidikan," imbuhnya.
Untuk itu, pihaknya dengan pemerintah Malaysia berencana untuk membuat sekolah di wilayah perbatasan. Sehingga anak-anak di wilayah perbatasan bisa sekolah dengan jarak yang lebih dekat.
"Sekali lagi apabila kita mengelola perbatasan bukan hanya fisik perbatasan itu tapi bagaimana mengelola sosial ekonomi masyarakat kita, sehingga kita tidak tergantung (dengan negara lain)," pungkas JK.
Baca juga:
Wapres JK halalkan warga perbatasan belanja ke negara tetangga
Pesan Wapres JK dalam pembangunan daerah perbatasan Indonesia
Tjahjo klaim pembangunan fisik kawasan perbatasan sudah selesai
Operasi Teritorial TNI digelar, 300 prajurit jaga batas NKRI di NTT
Ribuan warga perbatasan serbu pengobatan gratis dari TNI