Wapres JK optimistis tahun politik 2018 bawa dampak baik ke ekonomi RI
Wakil Presiden Jusuf Kalla optimis tahun politik 2018 akan membawa dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Sebab, kondisi ekonomi juga dipengaruhi oleh faktor faktor di luar ekonomi.
Wakil Presiden Jusuf Kalla optimis tahun politik 2018 akan membawa dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Sebab, kondisi ekonomi juga dipengaruhi oleh faktor faktor di luar ekonomi.
"Semua kondisi baik itu akan berimbas ke ekonomi karena ekonomi kita juga banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar ekonomi," ujar Wapres JK di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (2/1).
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Apa yang dikritik oleh Jusuf Kalla terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Siapa yang Jusuf Kalla kritik terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Kenapa Jusuf Kalla menilai pembelian alutsista bekas dengan harga Rp1 Triliun tidak layak? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
Menurutnya, tahun politik 2018 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbedaanya terletak pada cara kampanye yang dilakukan masyarakat, di mana tahun ini lebih banyak memanfaatkan media sosial untuk berkampanye.
"Dulu kampanye mengumpulkan massa, benturan. Sekarang kampanyenya di dunia maya, diudara kampanyenya, di medsos, bukan lagi di jalan. Jadi berbeda sekali," imbuhnya.
Dengan perbedaan cara kampanye tersebut, Wapres JK optimis, tidak akan ada benturan yang terjadi di masyarakat. "Jadi beda sekali tahun politik lalu dan sekarang. Tidak terjadi banyak benturan. Insya Allah tidak akan ada benturan dan semua kondisi baik," jelasnya.
Baca juga:
Kinerja industri RI lesu buat pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggal negara dunia
Bank Mandiri pastikan gaji PNS, TNI dan Polri sudah bisa diambil pagi ini
Bursa saham 2018 resmi dibuka Wapres JK, IHSG menguat 11 poin
Ini shio yang karirnya bakal moncer di tahun anjing tanah 2018
Asosiasi pedagang soal harga pangan mahal: Pemerintah tak tahu ketersediaan di pasar