YLKI: Subsidi premium dicabut, apa kompensasi buat rakyat?
Pemerintah tak adil meminta rakyat terima harga BBM naik tapi tak ada kebijakan penangkal anjloknya harga minyak.
Naik turunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus mengundang protes keras dari masyarakat dan LSM. Sebab cenderung berdampak buruk. Kenaikan harga BBM hampir selalu diikuti naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok dan kenaikan tarif angkutan.
Di sisi lain pemerintah menanggapi santai protes masyarakat. Pemerintah menganggap masyarakat belum terbiasa dengan pencabutan subsidi BBM jenis premium. Pemangku kepentingan selalu meminta masyarakat untuk terbiasa dan menerima sistem ini.
-
Siapa yang mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi? Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
-
Mengapa Pertamina mengkaji peningkatan kadar oktan BBM Subsidi? “Kalau misalnya dengan harga yang sama, tapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik, dengan octan number lebih baik." Nicke menegaskan, Program Langit Biru Tahap 2 ini merupakan kajian internal di Pertamina dan untuk implementasinya nantinya akan diusulkan kepada pemerintah, dan nantinya akan jadi kewenangan pemerintah untuk memutuskan.
-
Di mana Pertamina Patra Niaga akan memindahkan fasilitas penerimaan BBM dan Avtur? Adapun dalam kerjasama ini, Pelindo sebagai pengembang kawasan Benoa akan menyediakan lahan, alur pelayaran, fasilitas dermaga, fasilitas oil transfer equipment, fasilitas HSSE, serta Lindung Lingkungan Perairan untuk digunakan Pertamina Patra Niaga dalam kegiatan penerimaan BBM dan Avtur melalui dermaga di Benoa Utara.
-
Apa yang ditemukan B.M. Diah di tempat sampah? Disitulah insting B.M. Diah sebagai seorang jurnalis bekerja. Ia diam-diam memungut kertas draf naskah proklamasi itu dari tempat sampah.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi ke kapal ASDP tepat sasaran? Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim menambahkan, monitoring terhadap penyaluran BBM subsidi untuk kapal-kapal ASDP merupakan salah satu bukti pengawasan yang dilakukan BPH Migas agar BBM subsidi tepat sasaran, tepat volume dan tepat guna. "Dalam kunjungan kerja ini, kami menyaksikan secara langsung penyaluran BBM subsidi ke kapal penyeberangan dan penumpang sebagai konsumen pengguna. Kami memastikan bahwa BBM yang dikirim dari Badan Usaha Penugasan sama dengan yang disalurkan. Kita cocokkan semuanya sebelum ada pembongkaran dan diketahui alur pendistribusian BBM subsidi ini sudah sesuai peraturan perundang-undangan," ujarnya.
-
Apa yang ingin dicapai dengan mengalihkan subsidi BBM? Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya," tegasnya di Jakarta, Senin (5/8)."Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan," kata Rachmat.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) aneh dengan sikap pemerintah, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menanggapi protes masyarakat terkait kenaikan harga BBM. Menurutnya, tidak adil jika pemerintah hanya menuntut masyarakat tanpa menyiapkan kebijakan penangkal anjloknya harga minyak dunia.
"Tidak fair jika Menteri ESDM meminta masyarakat harus terbiasa dengan harga BBM yang fluktuatif, sementara pemerintah tidak menyiapkan skema kebijakan untuk menekan dampaknya," kata Sudaryatmo di Jakarta, Rabu (1/4).
Pihaknya juga menuding pemerintah tidak transparan dalam skema pencabutan subsidi BBM jenis premium. Pihaknya mempertanyakan apa untungnya bagi masyarakat dengan kebijakan itu.
"Apa kompensasi atas pencabutan subsidi energi (BBM) tersebut, untuk apa? (Pemerintah) harus buktikan dengan kebijakan konkret dan terukur," tegasnya.
Seharusnya pemerintah merombak kebijakan energi untuk kemudian mengutamakan energi baru dan terbarukan. Sehingga sarana transportasi publik menjadi terintegrasi, manusiawi dan terjangkau.
Dia menyarankan pemerintah tidak menyerahkan pembentukan harga BBM pada mekanisme pasar. "Selama ini mekanisme harga BBM dievaluasi setiap bulan, artinya risiko perekonomian global dibebankan ke konsumen. Lalu apa gunanya negara yang seharusnya jadi bumper," terangnya.
Baca juga:
Hiruk pikuk karena BBM, pemerintah seharusnya turun tangan
BBM naik bukti Jokowi tak pro rakyat, mahasiswa demo bakar ban
Harga BBM naik turun, bukti buruknya tim ekonomi Jokowi
Harga BBM jadi biang kerok runtuhnya tren deflasi 2015
Mahasiswa di Purwokerto gelar aksi tolak kenaikan harga BBM
Effendi Simbolon soal kenaikan BBM: Istana kiblatnya Washington