Follow
Beredar Webinar Hadirkan Rafael Alun Sampai Andhi Pramono, KemenPANRB Beri Penjelasan
Merdeka.com - Beredar poster terkait adanya webinar yang diperuntukan untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN). Tema dari webinar tersebut 'Menerapkan Pola Hidup Sederhana untuk ASN Sosialisasi SE MENPAN No 13 Tahun 2014- tentang Gerakan Hidup Sederhana.'
Poster yang beredar, webinar itu direncanakan akan dihadiri Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas. Rafael Alun Trisambodo, Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono dan Kepala BPN Jakarta Timur Sudarman Harjsaputra.
Tertulis webinar akan dilaksanakan pada 24 Maret 2023 mulai dari pukul 09.00 sampai 11.00 WIB. Diperuntukan untuk para ASN dan gratis.
-
Siapa yang sebarkan hoaks Anies? Merdeka.com pun merangkung berita hoaks yang mencatut nama Anies: 1. Anies Diusung PKB Maju di Jakarta Beredar di media sosial undangan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta 2024.
-
Kenapa berita hoaks tentang Kominfo diklaim tidak benar? Hasilnya tidak ditemukan artikel dengan judul yang sama.
-
Apa isi hoaks tentang Kominfo? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Bagaimana Anies Baswedan menanggapi informasi hoaks tentang partainya? 'Saya tegaskan itu semua bukan dari saya dan kami tidak pernah mengedarkan apapun juga,' ujar Anies dalam videonya, seperti dikutip dari akun X @aniesbaswedan
-
Bagaimana cek fakta hoaks Anies? Penelusuran dilakukan menggunakan Google Lens. Hasilnya ada beberapa foto yang identik dengan unggahan Anies diklaim memakan baju berlogo PDIP.
-
Kenapa TNI AD membantah klaim pelaku? Narasi dalam video yang diunggah pelaku dalam video bahwa pelaku memiliki hubungan kerabat dengan Mayjen TNI Rifky Nawawi adalah tidak benar,' kata Kristomei saat dihubungi, Minggu (28/4).
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB), Rini Widyantini, mengklarifikasi jika webinar yang dihadiri Menteri Abdullah Azwar Anas adalah tidak benar alias hoaks.
"Nggak ada (webinar). Sepertinya Hoaks," katanya melalui pesan singkat kepada merdeka.com, Rabu (15/3).
Rini juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya para ASN atau PNS untuk berhati-hati dan tidak percaya jika menerima poster tersebut.
Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan. Pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. (mdk/lia)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anas mengatakan, yang mengetahui penyusunan nama-nama menteri pada pemerintahan baru adalah partai politik dan Prabowo.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi buka suara terkait isu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menampar wamentan.
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta masyarakat untuk terlebih dahulu mencari kebenaran dari setiap isu yang beredar di ruang publik atau media sosial
Baca Selengkapnya
Irjen Sandi Nugroho membantah isu Kapolri memerintahkan Dirbinmas untuk memenangkan paslon tertentu dalam Pemilu
Baca Selengkapnya
Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Henry Yosodiningrat meralat ucapannya terkait isu Kapolri memerintahkan Dirbinmas untuk memenangkan paslon 02
Baca Selengkapnya
Budi malah menyesalkan pemberitaan media soal reshuffle kabinet yang membuat heboh.
Baca Selengkapnya
Beredar salinan surat berisi daftar reshuffle ke-7 Kabinet Indonesia Maju.
Baca Selengkapnya
Menko Airlangga merespons isu reshuffle kabinet dan daftar nama menteri kabinet Prabowo-Gibran yang santer berkembang di masyarakat.
Baca Selengkapnya
Asisten Pelatih Timnas AMIN Jazilul Fawaid menyebut perkataan adu gagasan dari dua capres itu hanya kertas kosong.
Baca Selengkapnya
Penuhi Panggilan Polisi, Jubir TPN Aiman Kantongi Bukti Aparat Tak Netral
Baca Selengkapnya
Prabowo menyampaikan terkait tantangan negeri ke depan, masalah geopolitik, geoekonomi dan geostrategis yang terus mengalami dinamika sangat krusial.
Baca Selengkapnya
Saat itu, TNI tak terima KPK menetapkan Henri Alfiandi sebagai tersangka
Baca Selengkapnya