CEK FAKTA: Hoaks Sri Mulyani Sebut Penggelapan Dana Kemenkeu untuk Biayai Pilpres
Merdeka.com - Beredar video di YouTube yang menarasikan Sri Mulyani mengungkapkan penggelapan dana 300 Triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merupakan Perintah Jokowi, untuk membiayai persiapan Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres 2024).
Video tersebut diunggah oleh akun LIDAH RAKYAT pada 12 Maret 2022 dan sudah ditonton lebih dari 11 ribu kali.
Berita Pilpres lainnya, bisa dibaca di Liputan6.com
-
Apa yang diungkapkan Sri Mulyani tentang bukber Kabinet Jokowi? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Apa saja yang dibiayai dari anggaran Pemilu 2024? Anggaran Pemilu 2024 ini disebut mengalami kenaikan mencapai 57,3% dibanding anggaran Pemilu 2019 lalu, yakni sebesar Rp45,3 triliun.
-
Apa yang Puan Maharani sampaikan terkait Pemilu 2024? 'Capek-capek tunggu pemilu, tapi nggak bebas, rugi dong, yang benar saja. Capek-capek ke TPS dan nyoblos, tapi nggak ikut kata hatinya, rugi dong, yang benar saja,' kata Puan diiringi tepuk tangan para anggota DPR yang hadir pada Rapat Paripurna ke-12 DPR RI dalam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024.
-
Apa profesi Sri Mulyani saat ini? Hingga saat ini, Ia mesih menjabat sebagai menkeu selama dua periode kepemimpinan Jokowi di Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju.
-
Kenapa Sri Mulyani bertemu Jokowi? 'Ya betul. Pukul 14.30 WIB, Bu Menkeu diagendakan untuk diterima Bapak Presiden di Istana Merdeka, untuk melaporkan hal-hal yang terkait pelaksanaan APBN 2024,' kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana kepada wartawan, Jumat (2/2/2024).
Video tersebut berjudul: “Semua Atas Perintah Jokowi❗Penggelapan Uang 300T Tenyata Untuk Persiapan Pilpres Sebentar Lagi‼”
Serta terdapat keterangan “SRI MULYANI SEBUT NAMA JOKOWI. SEMUA ATAS PERINTAH, PENGGELAPAN DANA KEMENKEU UNTUK DANAI PILPRES SEBENTAR LAGI,” pada thumbnail video.
Penelusuran
Cek fakta merdeka.com telah melakukan penelusuran dengan menonton keseluruhan video berdurasi 8:02. Hasilnya, isi video tersebut berbeda dengan judul dan keterangan pada thumbnail video.
Video tersebut hanya berisi Menteri Keuangan Sri Mulyani sedang berpidato, Joko Widodo saat menjalankan tugasnya sebagai Presiden RI, dan penunjukkan bukti korupsi berupa sejumlah uang.
Potongan video tersebut serupa dengan penunjukkan sejumlah bukti hasil korupsi yang dilakukan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak. Dalam video tersebut ditunjukkan bukti korupsi berupa sejumlah uang dengan mata uang USD.
Sedangkan narasi pada video tersebut identik dengan artikel cnnindonesia.com berjudul “Irjen Kemenkeu Akui Terima Surat PPATK soal Transaksi Janggal 964 PNS,” yang diunggah pada 11 Maret 2023.
Artikel tersebut berisi tentang Kemenkeu mengaku mendapat 226 surat dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) tentang transaksi keungan mencurigakan terkait pegawai mereka. Jumlah pegawai yang disebut dalam laporan tersebut yaitu 964 orang.
Dilansir dari merdeka.com, Sri Mulyani mengungkapkan sejak tahun 2007-2023 tercatat ada 964 pegawai Kementerian Keuangan yang yang diduga melakukan transaksi keuangannya mencurigakan. Data tersebut berasal dari surat yang dikirim PPATK kepada Itjen Kemenkeu.
Selain itu, tidak ada pemberitaan yang menginformasikan penggelapan dana di Kementerian Keuangan untuk mendanai Pilpres atas perintah Jokowi.
Kesimpulan
Kabar Sri Mulyani sebut penggelapan dana Kementerian Keuangan untuk membiayai Pilpres 2024 atas perintah Jokowi adalah hoaks. Judul dan keterangan pada thumbnail video berbeda dengan isi video.
Nyatanya, video tersebut membahas tentang adanya 964 PNS di Kementerian Keuangan yang diduga melakukan transaksi keuangan mencurigakan.
Serta, sampai saat ini juga tidak ada bukti valid yang menunjukkan adanya penggelapan dana yang diperintahkan Jokowi untuk membiayai Pilpres.
Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan. Pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Referensi:https://www.youtube.com/watch?v=fVu7CbknmtQ&t=218shttps://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230311054020-532-923639/irjen-kemenkeu-akui-terima-surat-ppatk-soal-transaksi-janggal-964-pnshttps://www.merdeka.com/uang/964-pns-kemenkeu-diduga-lakukan-transaksi-mencurigakan-begini-respons-sri-mulyani.html
Reporter Magang: Azizah Paramayu (mdk/lia)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Klaim dalam video bahwa Sri Mulyani memprediksi kepemimpinan Prabowo akan ambruk di tengah jalan tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
Baca Selengkapnya"Beredar poster ini. Kami pastikan Hoaks. Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak pernah mengatakan ini," kata Stafsus Menkeu, Prastowo
Baca SelengkapnyaBeredar video dengan klaim Jokowi dipolisikan Anies Baswedan dan Ketum Partai NasDem Surya Paloh
Baca SelengkapnyaCEK FAKTA: Hoaks Mahfud MD dan DPR Bongkar Kebusukan Hakim MK di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaBeredar video Mahfud MD disogok agar menjadi cawapres Prabowo.
Baca SelengkapnyaBeredar video mengklaim Anies berhasil bongkar dana ilegal milik Prabowo senilai Rp1 M, simak penelusurannya
Baca SelengkapnyaLangkah hukum akan diterapkan Kominfo apabila ditemukan kasus hoaks yang memiliki intensitas berat dan berpotensi memecah belah bangsa.
Baca SelengkapnyaTNI turun tangan usut kasus kematian Vina Cirebon? Simak penelusurannya
Baca SelengkapnyaKlaim Jokowi tawarkan Gibran jadi cawapres Anies adalah hoaks.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menepis tudingan para hakim MK yang menduga asal dana Bansos diraih dari automatic adjustment anggaran K/L
Baca Selengkapnyavideo 'hujan uang' yang diklaim sebagai bentuk kampanye dari salah satu paslon, simak penelusurannya
Baca SelengkapnyaIrjen Sandi Nugroho membantah isu Kapolri memerintahkan Dirbinmas untuk memenangkan paslon tertentu dalam Pemilu
Baca Selengkapnya