Gibran Singgung Soal Gerakan Rompi Kuning di Prancis dalam Debat Cawapres, Apa Itu?
Masalah Gerakan Rompi Kuning di Prancis disinggung oleh Gibran Rakabuming Raka saat berdebat dengan Mahfud Md.
Dalam debat calon wakil presiden (cawapres) tadi malam cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sempat menyebut soal gerakan rompi kuning di Prancis. ketika bertanya soal greenflation dengan cawapres nomor urut 3 Mahfud Md.
Gibran Singgung Soal Gerakan Rompi Kuning di Prancis dalam Debat Cawapres, Apa Itu?
"Bagaimana cara mengatasi greenflation?," tanya Gibran kepada Mahfud.
Pasangan Ganjar Pranowo itu pun menjawabnya dengan ekonomi hijau (green economy) yang turut menyangkut ekonomi sirkular.
"Orang Madura itu yang memunguti sampah-sampah, plastik-plastik, lalu diolah sehingga ekonomi sirkular itu jadi kesadaran masyarakat. Bagaimana mengatasi itu, ya diatur saja jatahnya. Di sini sudah ada kecenderungannya begini, kebijakannya begini," jawab Mahfud dalam debat cawapres semalam.
Tak puas dengan jawaban tersebut, Gibran pun kemudian membalas sekaligus mengatakan bahwa ia sedang "mencari-cari jawabannya".
Gibran pun kemudian menyebut contoh kasus yang terjadi di Prancis, di mana transisi menuju energi hijau yang digagas Presiden Emmanuel Macron pada 2018 justru memicu munculnya pada Gerakan Rompi Kuning (gilets jaunes).
Gerakan Rompi Kuning di Prancis sebenarnya fokus ke berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan kelas pekerja.
Lalu apa sebenarnya Gerakan Rompi Kuning itu? Berikut sejumlah fakta mengenainya:
Awalnya, para pengunjuk rasa adalah mereka yang tinggal di pedesaan dan harus berkendara jarak jauh setiap harinya. Mereka mengeluh karena tidak mampu menanggung kenaikan harga bahan bakar.
Para pengemudi yang melakukan protes kemudian kompak mengenakan rompi kuning dan membuat penghalang jalan di seluruh Prancis.
Kemudian, siapa pun yang bergabung dalam protes akan mengenakan rompi kuning, terlepas dari apakah mereka pengendara atau tidak.
Dilansir NPR, Senin (22/1), sebagai bagian dari strategi kebijakan lingkungannya, Presiden Macron pada November 2018, mengumumkan kenaikan pajak terhadap bahan bakar.
Akibat kebijakan ini banyak rakyat marah dan terjadi unjuk rasa hampir sebulan di seantero Prancis.
Kementerian Dalam Negeri Prancis bahkan melaporkan ratusan ribu orang turun ke jalan di seluruh negara tersebut selama berminggu-minggu.
Bahkan, peringatan Gerakan Rompi Kuning masih diperingati satu tahun kemudian.
Dalam aksi tersebut, para pengunjuk rasa mengenakan rompi keselamatan yang dikenal sebagai gilets jaunes.
Gerakan Rompi Kuning yang kala itu memicu krisis politik bagi pemerintah Prancis lantaran protes yang awalnya dimulai di beberapa provinsi, kemudian juga terjadi di ibu kota, Paris.
Demonstrasi kemudian berubah menjadi kerusuhan dan kekerasan terjadi di sepanjang Avenue des Champs Élysées, landmark terkenal di kota tersebut.
Pada 2018, Macron akhirnya berjanji untuk menaikkan upah dan meringankan pajak setelah demo Rompi Kuning.
Gerakan ini tidak memiliki kepemimpinan resmi dan awalnya diorganisir melalui grup media sosial.
Para pengunjuk rasa fokus pada Macron sebagai sumber masalah mereka. Seiring dengan reformasi awal yang dilakukannya untuk melonggarkan undang-undang ketenagakerjaan dan memangkas pajak kekayaan, pajak bahan bakar yang disebutnya sebagai transisi menuju energi hijau ini kemudian memperkuat citra para pengunjuk rasa tentang Macron sebagai presiden hanya bagi kelompok orang kaya.
Tuntutan awal mereka adalah penghapusan pajak ramah lingkungan atas solar. Namun, sekelompok lainnya ada yang menyerukan kenaikan upah minimum yang awalnya sekitar USD1.350 per bulan.
