Jelang 22 Mei, Inggris dan Australia Keluarkan Imbauan Perjalanan Bagi Warganya di RI

Merdeka.com - Pemerintah Inggris dan Australia mengeluarkan imbauan perjalanan (travel advice) bagi warga negaranya di Indonesia agar ekstra waspada jelang pengumuman hasil Pilpres RI 2019 pada Rabu 22 Mei mendatang.

Dalam laman resmi, Kementerian Luar Negeri Australia (DFAT) mengimbau warganya bahwa "pada 22 Mei 2019, KPU dijadwalkan akan mengumumkan hasil pemilu presiden dan legislatif."

"Otoritas Indonesia telah secara umum menyatakan bahwa ada peningkatan risiko kekerasan, dan kemungkinan tindakan terorisme, menjelang dan setelah pengumuman hasil pemilu," lanjut DFAT dikutip pada Senin (20/5).

"Hindari protes, demonstrasi dan unjuk rasa, karena ini bisa berubah menjadi kekerasan tanpa peringatan."

"Demonstrasi mungkin terjadi di Jakarta pusat, khususnya di sekitar kantor KPU di Menteng, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jl. Thamrin."

"Protes serupa dapat terjadi di kantor pemilihan yang berlokasi di seluruh Indonesia. Personel keamanan tambahan akan dikerahkan ke lokasi demonstrasi dan mungkin ada penutupan jalan dan gangguan lalu lintas yang signifikan."

"Kami (Pemerintah Australia) belum mengubah level --terapkan kewaspadaan dengan sangat hati-hati di Indonesia secara keseluruhan, termasuk Bali. Tingkatan yang lebih tinggi berlaku di Kabupaten Poso di Sulawesi Tengah dan Provinsi Papua," lanjut Kemlu Australia.

Imbauan itu dirilis pada 18 Mei 2019 dan masih berlaku hingga waktu berita ini diturunkan.

Pemerintah Inggris juga mengeluarkan imbauan yang sama.

Dalam laman resmi, pemerintah Inggris mengimbau warganya bahwa "Pemilu digelar di Indonesia pada 17 April dengan hasil resmi yang akan diumumkan pada 22 Mei; Anda harus menghindari semua lokasi demonstrasi, protes, dan unjuk rasa politik," demikian seperti dikutip dari www.gov.uk/foreign-travel-advice/indonesia pada Senin (20/5/2019).

Imbauan itu dirilis pada 24 April 2019 dan masih berlaku hingga waktu berita ini diturunkan, lanjut keterangan dalam laman pemerintah Inggris tersebut.

Reporter: Rizki Akbar Hasan

Sumber: Liputan6.com