Kebijakan Luar Negeri di Era Joe Biden: America is Back!

Merdeka.com - Presiden terpilih Joe Biden mengatakan pada hari Selasa bahwa Amerika Serikat akan "siap untuk memimpin" lagi di panggung global dan meninggalkan kebijakan "America First" yang dilakukan Presiden Donald Trump. Biden berjanji untuk bekerja sama dengan banyak negara.

Memperkenalkan kebijakan luar negeri dan tim keamanan nasionalnya, mantan wakil Obama itu mengisyaratkan niatnya setelah menjabat pada 20 Januari untuk mengarahkan Amerika Serikat menjauh dari nasionalisme unilateralis yang dilakukan oleh Trump.

Biden juga mengisyaratkan bahwa dua mantan saingan, yang lebih liberal, untuk pencalonan presiden dari Partai Demokrat, Senator Bernie Sanders dan Elizabeth Warren, tidak sedang dipertimbangkan untuk penunjukan Kabinet, dengan mengatakan dia membutuhkan suara mereka di Senat yang terpecah.

Trump selama empat tahun meresahkan banyak sekutu AS, di Eropa dan di tempat lain, dengan pendekatan antagonis terhadap aliansi NATO dan hubungan perdagangan, pengabaian perjanjian internasional, dan hubungan hangat dengan para pemimpin otoriter.

Biden mengatakan timnya, termasuk ajudan terpercaya Antony Blinken sebagai calon menteri luar negeri AS, akan melepaskan apa yang digambarkan dia sebagai "pemikiran lama dan kebiasaan yang tidak berubah" dalam pendekatannya terhadap hubungan luar negeri.

"Ini adalah tim yang mencerminkan fakta bahwa Amerika telah kembali, siap untuk memimpin dunia, tidak mundur darinya, sekali lagi duduk di puncak meja, siap untuk menghadapi musuh kita dan tidak menolak sekutu kita, siap untuk berdiri nilai-nilai kita," kata Biden pada acara di kampung halamannya di Wilmington, Delaware. Demikian seperti dilansir laman Reuters, Rabu (25/11).

Dunia telah banyak berubah sejak Partai Demokrat terakhir kali berada di Gedung Putih empat tahun lalu. China sedang bangkit dan semakin berani, Rusia telah berusaha untuk lebih menegaskan pengaruhnya. Sementara pengaruh AS telah memudar karena telah menarik diri dari berbagai kesepakatan dan otoritas moral Amerika telah dirusak oleh kekacauan di dalam negeri.

Pendekatan Multilateral

Kebijakan luar negeri AS di bawah pemerintahan Biden kemungkinan akan mengambil lebih banyak pendekatan multilateral dan diplomatik yang bertujuan memperbaiki hubungan Washington dengan sekutu utama dan mengejar jalur baru pada masalah seperti perubahan iklim.

Janjinya untuk merangkul aliansi, termasuk di kawasan Asia-Pasifik, menyusul memburuknya hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan China, dua ekonomi teratas dunia, yang telah memicu perbandingan dengan Perang Dingin.

Tahun terakhir pemerintahan Trump ini ditandai dengan seringnya serangan China ketika kedua kekuatan itu berselisih tentang penanganan China terhadap pandemi virus korona, kebebasan yang memburuk di Hong Kong dan masalah teritorial di Laut China Selatan.

Trump telah mengatakan kepada sekutunya bahwa dia berencana untuk mengampuni mantan penasihat keamanan nasionalnya Michael Flynn, yang telah mengaku bersalah berbohong kepada FBI selama penyelidikan campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden 2016, sebuah sumber yang mengetahui situasi tersebut mengatakan pada hari Selasa.

Sumber itu mengatakan Trump masih bisa berubah pikiran atas pengampunan yang direncanakan, yang pertama kali dilaporkan oleh Axios.

Laporan Intelijen Harian

Sementara itu, Gedung Putih akhirnya mengizinkan Presiden terpilih Joe Biden untuk menerima laporan intelijen harian, menurut pejabat pemerintah pada Selasa (24/11).

Keputusan ini menandakan bahwa Biden akan mendapatkan akses laporan intelijen terbaru mengenai ancaman keamanan nasional utama di seluruh dunia.

Biden lantas berbicara di hadapan wartawan di Wilmington, Delaware bahwa dirinya belum mendapatkan laporan intelijen namun telah ditawarkan.

Pada Senin Administrasi Layanan Umum AS (GSA), badan federal yang harus menandatangani transisi presiden, mengatakan kepada Biden bahwa dirinya secara resmi dapat memulai proses peralihan kekuasaan.

Pejabat GSA Emily Murphy melalui sebuah surat menyebutkan bahwa Biden akan mendapatkan akses untuk sumber daya yang ditolaknya karena tantangan hukum yang berupaya membatalkan kemenangannya.

Pejabat di Kantor Direktur Intelijen Nasional (ODNI) mengatakan: Berdasarkan pada arahan UU Transisi Presiden, ODNI akan memberikan dukungan yang diminta kepada tim transisi."

"Sore ini Gedung Putih mengizinkan ODNI untuk menyampaikan PDB (laporan harian presiden) sebagai bagian dari dukungan untuk transisi," katanya seperti dikutip Reuters.