Pemakzulan Presiden Korea Selatan ditentukan Jumat besok
Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (Korsel) segera menentukan nasib Presiden Park Geun-hye apakah tetap menyandang jabatannya atau dicopot pada Jumat (10/3) mendatang. Hal itu dilakukan sesuai dengan tindakan parlemen yang melakukan pemakzulan terhadapnya Desember lalu.
Dilansir Reuters, Rabu (8/3), keputusan parlemen untuk memakzulkan sang presiden harus melalui proses pengadilan terlebih dahulu, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Selama proses persidangan, Park Geun-hye tetap berada di kursinya, serta tetap memegang kekuasaan tertinggi di negara itu.
Jika mahkamah memutus untuk menguatkan pemakzulan, maka pemerintah Korsel wajib menggelar pemilihan presiden dalam waktu 60 hari. Apabila sebaliknya, jabatan Park akan dipulihkan kembali.
-
Siapa yang akan ditetapkan sebagai Presiden-Wakil Presiden terpilih? Hari ini, Rabu (24/4), KPU akan menetapkan pasangan capres-cawapres nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029.
-
Kapan putusan sengketa Pilpres 2024 diumumkan? Adapun pengucapan putusan atau ketetapan dari seluruh proses PHPU Pilpres 2024 dijadwalkan 22 April 2024.
-
Kapan MK membacakan putusan Pilpres 2024? MK menggelar sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 pada Senin, 22 April.
-
Kapan sidang pembacaan putusan PHPU Pilpres 2024? Sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 digelar Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Senin (22/4).
-
Kapan MK membacakan putusan sengketa Pilpres 2024? Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 pada hari ini Senin (22/4).
-
Kapan putusan MK tentang sengketa Pilpres 2024 dibacakan? MK menggelar sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 pada Senin, 22 April.
"Sidang putusan akan disiarkan secara langsung," ujar juru bicara mahkamah Bae Bo-yoon kepada wartawan. Namun dia enggan mengungkap apakah majelis hakim sudah memiliki kesepakatan atau belum.
Park dituduh melanggar konstitusi akibat berkolusi dengan rekannya, Choi Soon-sil, menekan perusahaan besar agar berkontribusi pada yayasan yang dibuat untuk mendukung kebijakannya dan membuatnya mampu mempengaruhi urusan negara. Namun keduanya membantah tudingan itu.
Sedikitnya enam dari delapan hakim akan berdiri di kursi majelis untuk memilih, apakah menguatkan pemakzulan. Jika keputusan tidak bulan, maka kekuatan hukum terakhir berada di tangan ketua mahkamah.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jika salah satu pasangan calon terlibat dalam gugatan PHPU di MK, maka pihak pasangan calon harus menuntaskan sengketa sebelum dilantik.
Baca SelengkapnyaSidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 digelar Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Senin (22/4).
Baca SelengkapnyaSementara, pelantikan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilakukan 10 Februari 2025.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Rieke Diah Pitaloka mengingatkan putusan MK bersifat final serta memperoleh kekuatan hukum.
Baca SelengkapnyaDKPP menjatuhkan sanksi keras yaitu pemberhentian tetap untuk Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari terkait kasus dugaan asusila.
Baca SelengkapnyaPutusan PTUN ditunda hingga 24 Oktober 2024, usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi (MK) sebentar lagi akan memutuskan gugatan aturan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan jadwal yang tercantum pada laman resmi MK, sebanyak 37 perkara akan disidangkan dalam sidang pengucapan putusan PHPU Pileg 2024 pada Kamis (6/6).
Baca SelengkapnyaJimly menjelaskan, jika keputusannya adalah diberhentikan tidak dengan hormat, maka ada peluang Anwar mengajukan banding
Baca SelengkapnyaMasa jabatan pimpinan KPK dan Dewan Pengawas lembaga antirasuah akan berakhir pada Desember 2024.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada batal dilaksanakan dan Putusan MK akan berlaku
Baca SelengkapnyaPengumuman sanksi etik Anwar Usman dkk dijadwalkan pada Selasa (7/11) sore.
Baca Selengkapnya