Follow
Penegakan imigrasi di AS, WNI diimbau tetap tenang
Merdeka.com - Pemerintah Indonesia memberikan imbauan kepada para warga negaranya (WNI) yang berada di Amerika Serikat. Dalam imbauan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri, disebutkan agar para WNI bisa tetap tenang dan mencermati lingkungan sekitar.
Imbauan yang dikeluarkan Kemlu ini sebagai respon atas kebijakan Presiden AS Donald Trump menandatangani Perintah Eksekutif mengenai Keamanan Perbatasan, dan Penegakan Peningkatan Imigrasi.
Dalam imbauan tersebut, WNI juga diminta untuk tetap menghormati hukum setempat dan ikut menjaga ketertiban umum di lingkungan masing-masing.
-
Dimana WNI dievakuasi ke? 'Pagi ini, saya menerima laporan bahwa mereka telah sampai di Suriah, melalui Damaskus dengan selamat. Jumlahnya sekitar 20-25 orang, jika saya tidak salah,' jelas Menlu Retno saat berbincang dengan media di Jakarta, Kamis (3/10/2024).
-
Siapa yang meminta Imigrasi perketat pengawasan? Selanjutnya, Sahroni juga meminta Ditjen imigrasi Kemenkumham agar meningkatkan operasi Tim Pora atau Tim Pengawasan Orang Asing dengan baik, sehingga insiden yang sama tidak terjadi lagi.'Seperti yang kita ketahui, Imigrasi punya yang namanya Tim Pora, di mana mereka bisa melakukan operasi dengan dibantu unsur Polri, TNI, Naker dan instansi terkait lainnya. 'Nah, menurut saya imigrasi perlu memastikan tim ini meningkatkan kinerjanya dengan lebh sering operasi, demi menindak WNA-WNA arogan yang meresahkan masyarakat ini,' sambungnya.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas penanganan pelanggaran WNA? Apalagi dalam benak masyarakat, semua urusan orang asing langsung dikaitkan dengan pihak kami,' kata Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Imigrasi (Inteldakim) Denpasar Iqbal Rifai, Jumat (6/10).
-
Siapa yang memulangkan WNI? Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri secara bertahap memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang terjebak di Gaza Palestina.
-
Bagaimana cara DPR agar WNA jera? Terakhir, Sahroni juga meminta agar WNA tersebut langsung dideportasi usai menjalankan hukuman. Menurutnya hal tersebut dapat menunjukkan ketegasan negara dalam menyikapi WNA arogan yang kerap meresahkan masyarakat.'Yang terpenting jangan langsung dideportasi, keenakan. Biarkan dia bertanggung jawab dulu atas perbuatannya di sini. Jerat hukuman jikalau memenuhi unsur-unsur pidana lainnya. Setelah selesai menjalani semuanya, baru boleh dideportasi. Biar ada efek jera dan kapok. Kalau nggak begitu mereka bakal bawa pulang cerita bahwa mereka ‘bebas’ berbuat aneh-aneh di Indonesia. Dan kita tidak ingin begitu,' tutup Sahroni.
-
Siapa WNA yang ditangkap Imigrasi? HBR belakangan ditangkap Imigrasi Tanjung Perak dan terancam dideportasi ke negaranya lantaran izin tinggalnya sudah tidak berlaku.
"Untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi, diharapkan WNI memahami hak-haknya dalam berbagai situasi," demikian dikutip dari imbauan untuk WNI di AS, yang diterima merdeka.com, Minggu (29/1).
Selain itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga meminta kepada seluruh perwakilan Indonesia yang secara proaktif akan memberikan pelayan, serta menjangkau seluas mungkin WNI yang ada di Negeri Paman Sam.
Wanita salat di tengah protes Donald Trump ©AFP PHOTO/BRYAN R. SMITH
Pemerintah Indonesia sendiri terus memantau perkembangan yang terjadi di AS. Retno juga meminta perwakilan Indonesia di AS untuk mengantisipasi dampak yang mungkin timbul bagi WNI.
Tak hanya itu, pemerintah Indonesia juga menyediakan hotline 24 jam perwakilan RI terdekat, KBRI Washington DC (+1 202-569-7996), KJRI Chicago (+1 312-547-9114), KJRI Houston (+1 346-932-7284), KJRI Los Angeles (+1 213-590-8095), KJRI New York (+1 347-806-9279), dan KJRI San Francisco (+1 415-875-0793).
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kemlu Lalu Muhammad Iqbal menyebutkan, salah satu komponen penting dalam perintah eksekutif itu adalah kebijakan penangkapan dan deportasi imigran gelap di AS.
"Salah satu komponen penting dalam EO tersebut adalah kebijakan penangkapan dan deportasi terhadap imigran gelap yang pada pemerintahan sebelumnya dilindungi dengan adanya Sanctuary Policies di beberapa kota dan county," tukasnya.
Karenanya, bagi WNI yang tidak memiliki data resmi dan bekerja di AS diharapkan untuk segera melaporkan diri kepada perwakilan diplomatik Indonesia yang ada di AS.
Pada 25 Januari kemarin, Presiden Donald Trump telah menandatangani Perintah Eksekutif mengenai Keamanan Perbatasan, dan Penegakan Peningkatan Imigrasi. Selain itu, dia berencana merealisasikan janji kampanyenya untuk membangun tembok perbatasan dan juga melarang datangnya pengungsi atau pencari suaka dari tujuh negara muslim, yaitu Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman.
(mdk/che)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Presiden AS Donald Trump mengeluarkan instruksi untuk mengambil tindakan tegas terhadap imigran ilegal.
Baca Selengkapnya
Kemlu RI mengonfirmasi kabar ini dalam jumpa pers hari ini.
Baca Selengkapnya
Tim khusus dibentuk Kementerian HAM untuk mengantisipasi adanya dampak tersebut.
Baca Selengkapnya
Kemenlu juga memperkuat infrastruktur hukum, IT, dan SDM di kantor-kantor perwakilan.
Baca Selengkapnya
Hal ini kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi imigrasi untuk mengidentifikasi lokasi, waktu maupun pelaku kejadian.
Baca Selengkapnya
Kemenlu juga meminta WNI yang sudah merencanakan ke Israel dan Palestina untuk membatalkan perjalanannya.
Baca Selengkapnya
Proses evakuasi WNI, apabila nanti berlangsung dengan bantuan pasukan TNI di UNIFIL, akan dijalankan melalui koordinasi dengan UNIFIL Force Commander.
Baca Selengkapnya
Mabes Polri bakal mengembangkan Atase kepolisian untuk bekerja sama dengan pekerja migran Indonesia (PMI).
Baca Selengkapnya
Kemlu RI memantau dari dekat eskalasi perkembangan di kawasan Timur Tengah.
Baca Selengkapnya
Menlu Retno Marsudi ungkap masih ada WNI terjebak di wilayah konflik Lebanon. Pemerintah Indonesia berupaya untuk mengevakuasi untuk kembali ke Tanah Air.
Baca Selengkapnya
Kementerian Luar Negeri juga meminta para WNI segera menghubungi maskapai masing-masing untuk mendapatkan informasi terkini terkait penerbangan mereka.
Baca Selengkapnya
Menkum HAM mengatakan bahwa akan ada peraturan menteri (permen) terkait penggunaan senpi itu.
Baca Selengkapnya