Theresa May jadi PM baru Inggris, janjikan persatuan usai Brexit

Merdeka.com - Theresa May resmi menggantikan David Cameron sebagai perdana menteri baru Inggris. Politikus Partai Konservatif ini menjadi wanita kedua sepanjang sejarah Britania Raya yang menduduki jabatan puncak pemerintahan.

The Guardian melaporkan, Kamis (14/7), serah terima jabatan serta pidato dari May dan Cameron berlangsung kemarin sore waktu setempat di Kantor PM Down Street nomor 10, Ibu Kota London.

May yang menjadi PM setelah empat calon lainnya mengundurkan diri berjanji fokus membentuk kabinet dengan tugas mempersiapkan Inggris keluar dari Uni Eropa. Politikus kelahiran 1 Oktober 1956 ini berharap bangsanya bisa bersatu walau sempat terpecah akibat referendum Brexit.

"Pemerintahan yang saya pimpin tidak akan dipengaruhi kepentingan segelintir elit. Agenda saya melayani anda semua, rakyat Britania agar memiliki kuasa yang lebih besar dalam menjalankan hidupnya," kata May.

Theresa May berpidato di London usai resmi jadi PM Inggris (c) 2016 Merdeka.com/Getty

Sebelum tiba di Downing Street, May sudah berkunjung ke Istana Buckingham menemui Ratu Elizabeth II. Ini adalah lawatan wajib setiap calon PM baru di Inggris. May menjadi PM ke-54 sepanjang sejarah Britania.

Kepastian May menjadi PM muncul pada akhir pekan lalu. Andrea Leadsom dan Michael Gove, duet politisi yang punya pandangan radikal soal Brexit, mundur dari pencalonan di internal Partai Konservatif. Alhasil May yang saat referendum mendukung Inggris tetap di Eropa melenggang tanpa halangan menduduki posisi PM.

May selaku mantan Menteri Dalam Negeri Inggris berjanji menghormati hasil Brexit. Dia akan mengupayakan keluarnya Britania Raya dari pasar tunggal Eropa berjalan mulus tanpa memicu resesi.

Cameron, yang mundur karena kemenangan kelompok pro-Brexit dalam referendum 23 Juni lalu, menyampaikan selamat kepada May. Dia berharap penggantinya bisa memimpin Inggris menuju era baru di luar Uni Eropa.

May sudah memperoleh ucapan selamat dari Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Prancis Francois Hollande, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, hingga Presiden Komisi Uni Eropa Jean-Claude Juncker.

Pekerjaan May setelah menjabat sangat banyak. Dia wajib membentuk kabinet baru dalam waktu singkat. Informasi beredar kabinet ini akan diisi banyak politikus perempuan. Selanjutnya, May harus menjawab keraguan banyak pihak atas pandangan politiknya terhadap imigran.

Kendati saat referendum menolak Inggris keluar dari Uni Eropa, May dikenal sebagai Menteri Dalam Negeri paling antiimigran. May pernah membuat kebijakan melarang imigran masuk Inggris jika tak punya penghasilan minimal USD 24 ribu per tahun. Dengan segenap kebijakan keras itu, pengkritik May menyoroti kegagalannya memenuhi janji menurunkan angka imigran Inggris di bawah 100 ribu orang per tahun.