Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Tuntut UMP 2023 Naik 13 Persen, Massa Buruh Geruduk Balai Kota DKI

Tuntut UMP 2023 Naik 13 Persen, Massa Buruh Geruduk Balai Kota DKI

Demo Buruh

merdeka.com
Geser ke atas untuk membaca
Tuntut UMP 2023 Naik 13 Persen, Massa Buruh Geruduk Balai Kota DKI

Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berunjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di Balai Kota, Jakarta, Kamis (10/11/2022). Dalam aksinya, massa buruh menuntut Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menaikkan UMP 2023 sebesar 13 persen dan menolak PP 36 Tahun 2021 sebagai acuan kenaikan upah 2023, menolak omnibus law UU Cipta Kerja, dan PHK dengan ancaman resesi global.

Tuntut UMP 2023 Naik 13 Persen, Massa Buruh Geruduk Balai Kota DKI

Massa buruh KSPI berunjuk rasa menuntut kenaikan UMP di Balai Kota, Jakarta, Kamis (10/11/2022). Dalam aksinya, massa buruh menuntut Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menaikkan UMP 2023 sebesar 13 persen dan menolak PP 36 Tahun 2021 sebagai acuan kenaikan upah 2023, menolak omnibus law UU Cipta Kerja, dan PHK dengan ancaman resesi global.

Tuntut UMP 2023 Naik 13 Persen, Massa Buruh Geruduk Balai Kota DKI

Massa buruh KSPI berunjuk rasa menuntut kenaikan UMP di Balai Kota, Jakarta, Kamis (10/11/2022). Dalam aksinya, massa buruh menuntut Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menaikkan UMP 2023 sebesar 13 persen dan menolak PP 36 Tahun 2021 sebagai acuan kenaikan upah 2023, menolak omnibus law UU Cipta Kerja, dan PHK dengan ancaman resesi global.

Tuntut UMP 2023 Naik 13 Persen, Massa Buruh Geruduk Balai Kota DKI

Massa buruh KSPI berunjuk rasa menuntut kenaikan UMP di Balai Kota, Jakarta, Kamis (10/11/2022). Dalam aksinya, massa buruh menuntut Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menaikkan UMP 2023 sebesar 13 persen dan menolak PP 36 Tahun 2021 sebagai acuan kenaikan upah 2023, menolak omnibus law UU Cipta Kerja, dan PHK dengan ancaman resesi global.

Tuntut UMP 2023 Naik 13 Persen, Massa Buruh Geruduk Balai Kota DKI

Massa buruh KSPI berunjuk rasa menuntut kenaikan UMP di Balai Kota, Jakarta, Kamis (10/11/2022). Dalam aksinya, massa buruh menuntut Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menaikkan UMP 2023 sebesar 13 persen dan menolak PP 36 Tahun 2021 sebagai acuan kenaikan upah 2023, menolak omnibus law UU Cipta Kerja, dan PHK dengan ancaman resesi global.

Tuntut UMP 2023 Naik 13 Persen, Massa Buruh Geruduk Balai Kota DKI

Massa buruh KSPI berunjuk rasa menuntut kenaikan UMP di Balai Kota, Jakarta, Kamis (10/11/2022). Dalam aksinya, massa buruh menuntut Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menaikkan UMP 2023 sebesar 13 persen dan menolak PP 36 Tahun 2021 sebagai acuan kenaikan upah 2023, menolak omnibus law UU Cipta Kerja, dan PHK dengan ancaman resesi global.

Tuntut UMP 2023 Naik 13 Persen, Massa Buruh Geruduk Balai Kota DKI

Massa buruh KSPI berunjuk rasa menuntut kenaikan UMP di Balai Kota, Jakarta, Kamis (10/11/2022). Dalam aksinya, massa buruh menuntut Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menaikkan UMP 2023 sebesar 13 persen dan menolak PP 36 Tahun 2021 sebagai acuan kenaikan upah 2023, menolak omnibus law UU Cipta Kerja, dan PHK dengan ancaman resesi global.

Tuntut UMP 2023 Naik 13 Persen, Massa Buruh Geruduk Balai Kota DKI

Massa buruh KSPI berunjuk rasa menuntut kenaikan UMP di Balai Kota, Jakarta, Kamis (10/11/2022). Dalam aksinya, massa buruh menuntut Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menaikkan UMP 2023 sebesar 13 persen dan menolak PP 36 Tahun 2021 sebagai acuan kenaikan upah 2023, menolak omnibus law UU Cipta Kerja, dan PHK dengan ancaman resesi global.

Tuntut UMP 2023 Naik 13 Persen, Massa Buruh Geruduk Balai Kota DKI

Massa buruh KSPI berunjuk rasa menuntut kenaikan UMP di Balai Kota, Jakarta, Kamis (10/11/2022). Dalam aksinya, massa buruh menuntut Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menaikkan UMP 2023 sebesar 13 persen dan menolak PP 36 Tahun 2021 sebagai acuan kenaikan upah 2023, menolak omnibus law UU Cipta Kerja, dan PHK dengan ancaman resesi global.

Tuntut UMP 2023 Naik 13 Persen, Massa Buruh Geruduk Balai Kota DKI

Massa buruh KSPI berunjuk rasa menuntut kenaikan UMP di Balai Kota, Jakarta, Kamis (10/11/2022). Dalam aksinya, massa buruh menuntut Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menaikkan UMP 2023 sebesar 13 persen dan menolak PP 36 Tahun 2021 sebagai acuan kenaikan upah 2023, menolak omnibus law UU Cipta Kerja, dan PHK dengan ancaman resesi global.

Tuntut UMP 2023 Naik 13 Persen, Massa Buruh Geruduk Balai Kota DKI

Massa buruh KSPI berunjuk rasa menuntut kenaikan UMP di Balai Kota, Jakarta, Kamis (10/11/2022). Dalam aksinya, massa buruh menuntut Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menaikkan UMP 2023 sebesar 13 persen dan menolak PP 36 Tahun 2021 sebagai acuan kenaikan upah 2023, menolak omnibus law UU Cipta Kerja, dan PHK dengan ancaman resesi global.

Tuntut UMP 2023 Naik 13 Persen, Massa Buruh Geruduk Balai Kota DKI

Massa buruh KSPI berunjuk rasa menuntut kenaikan UMP di Balai Kota, Jakarta, Kamis (10/11/2022). Dalam aksinya, massa buruh menuntut Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menaikkan UMP 2023 sebesar 13 persen dan menolak PP 36 Tahun 2021 sebagai acuan kenaikan upah 2023, menolak omnibus law UU Cipta Kerja, dan PHK dengan ancaman resesi global.

Tanggapi Rencana Kenaikan UMP 2025, Pengusaha: Separuh Tenaga Kerja Kita Pendidikannya di Bawah SMP
Tanggapi Rencana Kenaikan UMP 2025, Pengusaha: Separuh Tenaga Kerja Kita Pendidikannya di Bawah SMP

Peningkatan produktivitas akan memberikan ruang yang lebih besar untuk menaikkan upah tanpa harus berdampak pada kenaikan harga barang.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Detik-Detik Massa Emosi Amuk Polisi di Jalan Proyek PIK 2 Usai Truk 'Nakal' Lindas Anak Kecil
VIDEO: Detik-Detik Massa Emosi Amuk Polisi di Jalan Proyek PIK 2 Usai Truk 'Nakal' Lindas Anak Kecil

Lalu lintas truk angkutan material proyek pembangunan di wilayah Pantura, Kabupaten Tangerang memicu kemarahan warga.

Baca Selengkapnya
Menteri Ketenagakerjaan Segera Bentuk Regulasi soal Upah Sesuai Keputusan MK, Perusahaan Harus Patuh
Menteri Ketenagakerjaan Segera Bentuk Regulasi soal Upah Sesuai Keputusan MK, Perusahaan Harus Patuh

Ia menilai putusan MK tersebut sudah berfisat final dan mengingat.

Baca Selengkapnya
Mahasiswa Terus Aksi, Tuntut Polda Banten Netral di Pilkada
Mahasiswa Terus Aksi, Tuntut Polda Banten Netral di Pilkada

Namun dalam perjalanan dicegah sejumlah aparat kepolisian, dan aksi pun dilakukan berjarak sekira 200 meter dari Markas Polda Banten.

Baca Selengkapnya
FOTO: Massa Buruh Geruduk Kantor Kemnaker, Tolak Penetapan Upah dengan PP 51 Tahun 2023
FOTO: Massa Buruh Geruduk Kantor Kemnaker, Tolak Penetapan Upah dengan PP 51 Tahun 2023

Buruh menilai peraturan pengupahan tersebut kini tidak sejalan dengan putusan MK nomor 168/PUU-XXI/2023 atas uji materi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI: UMP 2024 Pasti Naik!
Pemprov DKI: UMP 2024 Pasti Naik!

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta pada 2025 akan mengalami kenaikan.

Baca Selengkapnya
Kabar Gembira, UMP Jakarta  2025 Dipastikan Naik
Kabar Gembira, UMP Jakarta 2025 Dipastikan Naik

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Jakarta, Hari Nugroho belum bisa memastikan berapa besaran kenaikan UMP 2025.

Baca Selengkapnya
Bertemu Partai Buruh, Dasco Jamin PP Pengupahan Tak Berlaku Digantikan UU Ketenagakerjaan Baru Sesuai Perintah MK
Bertemu Partai Buruh, Dasco Jamin PP Pengupahan Tak Berlaku Digantikan UU Ketenagakerjaan Baru Sesuai Perintah MK

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjamin PP Pengupahan sudah tak lagi berlaku setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil Punya Cara Khusus Hadapi Tuntutan Buruh Naik Gaji, Ini Bocorannya
Ridwan Kamil Punya Cara Khusus Hadapi Tuntutan Buruh Naik Gaji, Ini Bocorannya

Ridwan Kamil mengaku sudah paham bagaimana mengatasi tuntutan kenaikan upah terhadap buruh.

Baca Selengkapnya
Tolak Kenaikan UMP 10 Persen di 2025, Pengusaha Punya Hitungan Begini
Tolak Kenaikan UMP 10 Persen di 2025, Pengusaha Punya Hitungan Begini

Shinta menyebut, Apindo akan mengikuti kenaikan UMP mengacu pada regulasi yang berlaku. Yakni, Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan.

Baca Selengkapnya
Daya Beli Masyarakat Melemah, Kenaikan Upah Buruh 10 Persen di 2025 Dinilai Wajar
Daya Beli Masyarakat Melemah, Kenaikan Upah Buruh 10 Persen di 2025 Dinilai Wajar

Apalagi kondisi perekonomian Indonesia saat ini mengalami deflasi 5 bulan berturut turut. Hal itu menandakan bahwa ekonomi dalam negeri sedang lesu.

Baca Selengkapnya
Buruh Minta Upah Minimum 2025 Naik 10 Persen, Begini Hitung-hitungannya
Buruh Minta Upah Minimum 2025 Naik 10 Persen, Begini Hitung-hitungannya

Dia juga menambahkan bahwa daya beli buruh telah menurun selama lima tahun terakhir.

Baca Selengkapnya