Demo Buruh
Buruh PT Jaba Garmindo tidur di jalan saat menggelar aksi menuntut perusahaan Jack Wolfskin di depan Kedubes Jerman, Jakarta, Senin (16/5). Sekitar 200 buruh ini menuntut pemegang merek perlengkapan outdoor Jack Wolfskin bertanggung jawab atas hak mereka yang tidak dibayarkan oleh PT Jaba Garmindo.
Koordinasi aksi mengatakan volume pekerjaan dari Jack Wolfskin yang ditempatkan di PT Jaba Garmino sebesar 2,04 persen dari total produksi perusahaan.
Sejak mengikat kontrak dengan Jack Wolfski, PT Jaba Garmindo semakin mengabaikan kesejahteraan buruh hingga pada 7 Mei 2015 perusahaan melakukan PHK massal, setelah sebelumnya menyatakan tidak dapat membayar utang dan kewajiban-kewajiban lainnya.
Terlihat buruh PT Jaba Garmindo membawa keluarga saat menggelar aksi menuntut tanggung jawab Jack Wolfskin di depan Kedubes Jerman, Jakarta (16/5).
Buruh PT Jaba Garmindo tidur di jalan saat menggelar aksi menuntut perusahaan Jack Wolfskin di depan Kedubes Jerman, Jakarta, Senin (16/5).
Buruh PT Jaba Garmindo tidur di jalan saat menggelar aksi menuntut perusahaan Jack Wolfskin di depan Kedubes Jerman, Jakarta, Senin (16/5).
Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi PHK.
Baca Selengkapnya
Penetapan UMP 2025 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 tanggal 30 Oktober 2024 terhadap undang-udang Cipta Kerja.
Baca Selengkapnya
Pada UMP Sumsel 2024, kenaikan hanya 1,55 persen menjadi Rp3.456.874.
Baca Selengkapnya
Pekerja Volkswagen di Jerman bersiap untuk pemogokan setelah rencana penutupan pabrik.
Baca Selengkapnya
Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota diharapkan bersinergi dalam menetapkan upah minimum daerahnya.
Baca Selengkapnya
Upah minimum merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja.
Baca Selengkapnya
Kenaikan PPN tersebut akan memperparah kondisi ekonomi masyarakat kecil dan buruh di tengah kenaikan upah yang minim.
Baca Selengkapnya
Pramono juga mengatakan siap terjun langsung mewakili para buruh untuk bernegosiasi dengan perusahaan.
Baca Selengkapnya
Menurut Pramono, ruang dioalog di pemerintah Jakarta harus terbuka & bukan dihindari. Karena semakin dihindari semakin tidak baik bagi kenyaman dan ketentraman.
Baca Selengkapnya
Peningkatan produktivitas akan memberikan ruang yang lebih besar untuk menaikkan upah tanpa harus berdampak pada kenaikan harga barang.
Baca Selengkapnya
Ia menilai putusan MK tersebut sudah berfisat final dan mengingat.
Baca Selengkapnya
Buruh menilai peraturan pengupahan tersebut kini tidak sejalan dengan putusan MK nomor 168/PUU-XXI/2023 atas uji materi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi